Moeldoko Bicara Tiga Masalah UMKM Selama Pandemi

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memaparkan ada tiga masalah yang melanda pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi virus corona. Pertama, masalah dari sisi permintaan.

Moeldoko menjelaskan daya beli masyarakat jeblok akibat pandemi virus corona. Hal itu membuat tingkat permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM turun beberapa bulan terakhir.

"Waktu Pak Presiden (Joko Widodo) mengumpulkan pelaku UMKM di istana, mereka mengatakan biasanya ada yang omzetnya Rp500 ribu-Rp600 ribu, sekarang karena covid-19 turun jadi masimal Rp300 ribu," ungkap Moeldoko dalam acara Hari Lahir ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin secara virtual, Jumat (9/10).

Kedua, pelaku UMKM juga mengalami masalah akses permodalan. Masalahnya, ia bank dinilai lebih suka menggunakan dananya untuk membeli surat berharga negara (SBN) ketimbang menyalurkan kredit untuk UMKM.

"Jadi akses permodalan mereka terbatas," imbuh dia.

Ketiga, UMKM tak punya kemampuan untuk membiayai usahanya. Ini terjadi lantaran modal usahanya habis.

Sementara, tingkat permintaan di pasar merosot. Dengan demikian, UMKM kehabisan modal karena tak ada perputaran dana.

"Kegiatan produksi terganggu, mereka dipersulit modal, pembeli tidak ada tapi harus bayar pegawai lama-lama tidak tahan, akhirnya terpuruk," ucap Moeldoko.

Namun, di luar tiga masalah UMKM di masa pandemi ini, sebenarnya ada masalah klasik yang masih saja terjadi di UMKM. Beberapa masalah klasik itu adalah mayoritas UMKM tidak berbadan hukum resmi, UMKM tidak memiliki laporan keuangan, kemampuan UMKM cenderung rendah dalam menggunakan teknologi, permasalahan pemasaran.

"Banyak kemasan tidak menarik, asal-asalan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasii dan UKM Teten Masduki mengungkapkan sebagian besar UMKM terdampak pandemi covid-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kementerian, rata-rata omzet UMKM merosot hingga 40 persen-70 persen.

"Dari survei kami, yang paling terdampak adalah dari sisi penjualan. Rata-rata omzetnya (UMKM) turun 40 persen-70 persen," tutur Teten.

Akibatnya, sambung Teten, banyak UMKM yang kesulitan membayar bunga dan cicilannya setiap bulan. Maka itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk membantu UMKM.

"Untuk yang bankable kami siapkan program restrukturisasi, subsidi bunga, lalu subsidi pajak," kata Teten.

Sementara, pemerintah juga menyiapkan program bantuan untuk UMKM yang unbankable berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta. Teten bilang dana itu dibagikan kepada 12 juta UMKM untuk membantu modal usaha pelaku UMKM.

"Kami berikan hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Saat ini baru terdistribusi ke 9,1 juta UMKM sejak diluncurkan 24 Agustus 2020 lalu," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]