Pemerintah Akan Tambah Celengan di Bank BUMN Rp17,5 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menambah celengan atau penempatan dana di bank Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) atau BUMN sebesar Rp17,5 triliun. Dengan demikian, total dana pemerintah yang dititipkan pemerintah di Himbara naik dibanding sebelumnya yang hanya Rp30 triliun.

"Pemerintah menambahkan fase kedua sebesar Rp17,5 triliun sehingga total (dana pemerintah di Himbara) sebesar Rp47,5 triliun," ungkap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) secara virtual, Senin (12/10).

Airlangga menyatakan dana pemerintah yang ditempatkan di bank akan digunakan untuk penyaluran kredit di sektor riil. Pemerintah menargetkan penyaluran kredit 3 kali lipat dari total dana yang ditempatkan.

"Diharapkan leverage 3 kali, jadi bisa Rp150 triliun (dana yang disalurkan untuk kredit di sektor riil). Kami berharap ini bisa menjadi pengungkit sektor perekonomian non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Airlangga.

Sejauh ini, Airlangga mencatat realisasi penyaluran kredit dari 'celengan' pemerintah sudah berhasil mencapai Rp144,6 triliun. Kredit itu disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selain ke Himbara, pemerintah juga akan menambah penempatan dana di dua bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp1,5 triliun. Kedua bank tersebut adalah BPD Sulawesi Selatan Barat sebesar Rp1 triliun dan BPD Kalimantan Barat Rp500 miliar.

"Akan ditambahkan perencanaan ke dua BPD lain yaitu BPD Sulawesi Selatan Barat sebesar Rp1 triliun dan BPD Kalimantan Barat sebesar 500 miliar," jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana di BPD sekitar Rp11 triliun. Dari dana tersebut, BPD telah menyalurkan kredit ke sektor riil sebesar Rp9,89 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah sengaja menempatkan dana di perbankan, baik Himbara maupun BPD untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Hal ini diharapkan dapat membantu dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan pendanaan di masa pandemi covid-19.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.