Pemerintah Tambah Celengan di 4 BPD dan 3 Bank Syariah

Pemerintah akan kembali menempatkan dana di empat bank pembangunan daerah (BPD) dan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana tersebut akan digunakan untuk menyalurkan kredit ke sektor riil atau kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan empat BPD itu adalah PT BPD Sumatra Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, serta PT BPD Kalimantan Barat.

"Penempatan dana ada tambahan empat BPD, ini BPD Sumatra Utara, BPD Jambi, BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, serta BPD Kalimantan Barat," papar Andin dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa (22/9).

Sementara, tiga bank syariah milik BUMN yang juga mendapatkan jatah dari pemerintah, antara lain PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.

"Bank-bank lain masih konfirmasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kondisi kesehatan perusahaan," ujar Andin.

Sebelumnya, Ketua Dewan OJK Wimboh Santoso mengungkapkan pemerintah telah menempatkan dana di BPD sebesar Rp11,5 triliun. Berdasarkan data per 19 Agustus 2020, BPD baru menyalurkan kredit sebesar Rp1,58 triliun atau 13,7 persen dari total penempatan dana pemerintah.

Wimboh menjelaskan kredit itu disalurkan kepada 3.559 debitur. Bila sesuai rencana, BPD akan menyalurkan kredit sebesar Rp23,56 triliun ke 60.302 nasabah dari dana yang ditempatkan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tercatat telah menyalurkan kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp79,7 triliun. Realisasi tersebut mencapai 265,7 persen dari total dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp30 triliun.

Hanya saja, angka itu baru 65,9 persen dari target penyaluran kredit yang mencapai Rp120,9 triliun. Diketahui, Himbara berkomitmen untuk menyalurkan kredit sebesar 3-4 kali lipat dari total dana yang ditempatkan oleh pemerintah.