Kepesertaan Dicabut, Peserta Masuk Daftar Hitam Prakerja

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyatakan peserta program yang dicabut kepesertaannya masuk dalam daftar hitam (blacklist). Dengan demikian, yang bersangkutan tidak bisa mendaftar pada program Kartu Prakerja selanjutnya.

"Yang sudah dicabut kepesertaannya tidak bisa mendaftar lagi, karena mereka dimasukkan dalam blacklist," ujar Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Sebelumnya, PMO mencatat jumlah peserta Kartu Prakerja yang dicabut kepesertaannya sebanyak 310.212 orang. Peserta gugur itu berasal dari gelombang 1 hingga gelombang 7.

Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 180 ribu peserta, yang berasal dari gelombang 1 hingga gelombang 4.

Pencabutan kepesertaan diatur Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dalam beleid itu, disebutkan apabila dalam 30 hari pasca menerima uang pelatihan Kartu Prakerja, peserta belum memanfaatkannya untuk membeli pelatihan, maka status kepesertaannya dicabut.

Sebelumnya, Louisa pernah mengungkapkan alasan peserta tidak melanjutkan pelatihannya cukup beragam. Namun, tiga alasan utama berdasarkan penelusuran PMO yakni sudah mendapat pekerjaan, lupa password, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Ia menyatakan PMO terus melakukan sosialisasi di berbagai kanal sejak Maret 2020, sebelum Kartu Prakerja diluncurkan. Bahkan, mereka mengingatkan peserta ketika mendekati batas penggunaan dana pelatihan.

"Manajemen Pelaksana juga telah mengirimkan SMS reminder (pengingat) kepada semua penerima pada H-7 sebelum expired (kadaluarsa)," katanya.

Saat ini, PMO telah menyelesaikan Kartu Prakerja hingga gelombang 10. Secara total, program itu telah menjaring 5,6 juta peserta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan program tersebut tahun depan. Selain Kartu Prakerja, program lainnya yang akan dilanjutkan yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bantuan presiden (banpres) kepada UMKM senilai Rp2,4 juta per penerima.

"Bantuan presiden untuk UMKM akan dilanjutkan. Kemudian, Kartu Prakerja," ujarnya belum lama ini.

Untuk diketahui, setiap peserta akan mendapatkan total insentif sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

[Gambas:Video CNN]