Sri Mulyani Minta G20 Tak Tergesa-gesa Tarik Stimulus Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta negara-negara anggota  G20 menghindari penarikan stimulus terlalu dini agar pemulihan ekonomi global tetap berjalan di jalurnya.

Dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 14 Oktober 2020, ia menyampaikan penarikan stimulus di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian dapat membuat pemulihan yang parsial dan tak merata. Imbasnya, prospek ekonomi global bisa jauh dari tingkat sebelum pandemi.

"Indonesia berkomitmen untuk menggunakan semua perangkat kebijakan, termasuk melalui policy mkix antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (16/10).

Selain itu, ia juga menekankan ketersediaan dan akses atas vaksin sangat penting dalam penanganan covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Pasalnya covid-19 masih merupakan masalah utama yang dihadapi berbagai negara dan telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian global.

International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook terbaru memperkirakan perekonomian global minus 4,4 persen pada 2020 ini. Meski terdapat tanda-tanda pemulihan bertahap, namun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi.

Karena itu lah, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, termasuk Sri Mulyani, juga menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa (extra ordinary policy tools) untuk melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan, secara hati-hati supaya segala risiko terhadap ekonomi bisa dihindari.

"Indonesia baru saja mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja guna mendukung investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," ucap mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut.

Pertemuan G20 ini mengesahkan pembaruan G20 Action Plan yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Dalam action plan itu, negara G20 menegaskan kembali pentingnya aksi bersama dalam mendukung R&D, produksi, dan distribusi covid-19 tools (diagnostik, terapi, dan vaksin) untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua.

Imunisasi secara luas dipandang sebagai barang publik global guna mencegah dan menangani pandemi covid-19.

Negara G20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang guna meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respon dari sistem kesehatan terhadap pandemi.

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 juga menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin (low income countries) melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) sampai akhir Juni 2021.

Hal ini diperlukan untuk membantu negara-negara miskin dalam merespons pandemi. Dalam pertemuan IMF-WB Spring Meeting 2021 mendatang, opsi perpanjangan DSSI untuk enam bulan berikutnya (hingga Desember 2021) akan dibahas apabila perkembangan situasi perekonomian dan keuangan dunia masih membutuhkan fasilitas DSSI.

[Gambas:Video CNN]