Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja berencana membuka pendaftaran gelombang 11 pada akhir bulan ini. Namun, kepastian tanggal untuk pendaftaran masih menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK).
KCK sendiri diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara, anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan lainnya.
"Belum ada keputusan (tanggal) dari KCK," ujar Head of Communications PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain kepastian tanggal pendaftaran, PMO juga masih menunggu soal kuota penerima. Sebab, kuota penerima sejatinya sudah terisi penuh mencapai 5,6 juta orang pada pendaftaran program di gelombang 1-10.
Namun, PMO sempat mencabut status kepesertaan dari 310.212 peserta yang terjaring di gelombang 1-10.
Bahkan, para peserta masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak akan bisa mendaftar kepesertaan di gelombang pendaftaran selanjutnya.
Pencabutan status dilakukan karena tidak melakukan pembelian pelatihan dalam waktu 30 hari sejak menerima uang pelatihan yang ditransfer oleh PMO melalui mitra.
"Yang sudah dicabut kepesertaannya tidak bisa mendaftar lagi, karena mereka dimasukkan dalam blacklist," katanya.
Sementara, rencana pembukaan gelombang 11 Kartu Prakerja sempat dinyatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Mohammad Rudy Salahuddin.
Menurutnya, ada kemungkinan peserta pendaftaran gelombang 11 bisa mengisi kuota peserta yang statusnya dicabut. Namun, hal ini masih menunggu arahan KCK.
"Intinya, kami terbuka dan siap apabila kami diminta untuk membuka gelombang ke-11, kami harus segera mengerjakan, tapi mungkin sebelum akhir bulan Oktober ini kita harus menyelenggarakan untuk pembukaan gelombang ke-11," tutur Rudy.