Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah masih minim. Hal ini dilihat dari penyaluran di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan ekonomi masyarakat di daerah.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi belanja kesehatan di tingkat daerah baru Rp13,3 triliun per akhir September 2020. Padahal, alokasi yang ditetapkan untuk sektor kesehatan di daerah mencapai Rp30,4 triliun.
"Belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa bantu masyarakat hingga akhir September baru Rp13,3 t yang dibelanjakan," ujar Sri Mulyani dalam dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020," ujarnya, Kamis (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, realisasi dana untuk jaring pengaman sosial baru sebesar Rp11,7 triliun. Ini berarti, dana yang terserap baru 51 persen dari target yang sebesar Rp22,8 triliun.
"Masih ada tiga bulan berarti 49 persen harusnya bisa sangat membantu," kata Sri Mulyani.
Sementara, pemerintah mengalokasikan dana untuk mendukung ekonomi masyarakat di daerah sebesar Rp19,42 triliun. Namun, dana yang dibelanjakan sejauh ini baru Rp2,6 triliun.
"Jadi masih sangat kecil hanya 13,7 persen. Ini menandakan banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.
Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.