Alasan RK Minta PNS Jabar Tak Banyak 'Nabung' saat Pandemi

CNN Indonesia
Jumat, 23 Okt 2020 18:31 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai uang PNS dapat membantu menggerakan roda perekonomian di tengah pandemi apabila dibelanjakan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai uang PNS dapat membantu menggerakan roda perekonomian di tengah pandemi apabila dibelanjakan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsinya untuk tidak banyak menabung saat pandemi virus corona atau covid-19. Alasannya, agar uang tersebut masuk ke perekonomian dalam bentuk belanja masyarakat.

"Saya perintahkan ASN segera belanja, jangan banyak ditabung dulu," kata Emil, sapaan akrabnya pada penganugerahan CNBC Indonesia Awards di Jakarta, Jumat (23/10).

Emil mengatakan uang para abdi negara bila dibelanjakan bisa memberi dampak ke perekonomian nasional. Hal ini tengah dibutuhkan agar Indonesia bisa memulihkan ekonomi di tengah pukulan dampak pandemi covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan permintaan ini sejatinya sejalan dengan apa yang tengah diupayakan pemerintah dengan anggaran yang dimiliki.

"Tugas pemerintah yang dananya lancar, menggunakan penghasilan sebanyak-banyaknya di daerah masing-masing," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada empat cara untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis, yaitu meningkatkan investasi, ekspor, belanja pemerintah yang jor-joran, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut catatannya, investasi masih mengalir ke Jabar dengan nilai mencapai Rp60 triliun sampai semester I 2020. Begitu juga dengan ekspor sebesar Rp150 triliun.

"Untuk menengah ke bawah ada subsidi dan bansos tunai. Sehingga, terjadi pergerakan dana bansos dan menggerakkan ekonomi lokal. Menengah atas tidak belanja karena menabung, kita kampanyekan agar mereka spending," jelasnya.

Sementara data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang menyatakan ada peningkatan jumlah simpanan di perbankan daerah. Tercatat, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp625,01 triliun per Agustus 2020.

Bila dibandingkan Desember 2019, jumlah DPK meningkat 17,42 persen dari Rp532,25 triliun. Begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019, naik 12,07 persen dari Rp557,69 triliun.

Dari jenis mata uang, DPK berdenominasi rupiah sebanyak Rp623,59 triliun atau 99,77 persen dari total. Sementara DPK valas Rp1,42 triliun atau 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dari bentuknya, DPK berupa giro mencapai Rp196,71 triliun atau 31,47 persen dari total. Tabungan Rp167,73 triliun atau 26,84 persen.

Sedangkan simpanan berjangka alias deposito Rp260,57 triliun atau 41,69 persen. Deposito rupiah mencapai Rp259,36 triliun dan valas Rp1,21 triliun.

Berdasarkan jangka waktunya, deposito satu bulan Rp125,89 triliun, tiga bulan Rp47,16 triliun, enam bulan Rp42,64 triliun, dan lebih dari 12 bulan Rp44,89 triliun.

(uli/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER