Sri Mulyani Sebut Perbaikan Ekonomi Diongkosi Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit dan utang yang membengkak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan ongkos untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Saat ini, ia mengklaim ongkos yang dikeluarkan sudah mulai menunjukkan hasil.

"Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang, ekonomi kuartal III membaik, namun ada ongkosnya, yaitu defisit menjadi melebar dan pelebaran defisit ini kita harus mengeluarkan surat utang di dalam negeri dan luar negeri," ungkap Ani, sapaan akrabnya, di acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, Rabu (4/11).

Sebagai gambaran, pada tahun ini, defisit anggaran diproyeksi mencapai 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini bengkak dua kali lipat lebih dari batas defisit normal sebesar 3 persen dari PDB.

Per September 2020, realisasi defisit anggaran mencapai Rp682,1 triliun atau 4,16 persen dari PDB. Defisit bengkak karena kebutuhan belanja meningkat, sedangkan pendapatan negara berkurang sejalan lesunya perekonomian.

Sementara utang kini sudah mencapai Rp5.756,87 triliun per akhir September 2020. Peningkatan utang terjadi karena pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit.

Tercatat, pembiayaan utang sudah mencapai Rp810,77 triliun sepanjang tahun ini. Utamanya berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya pinjaman.

Lebih lanjut, bendahara negara mengatakan ongkos itu kemudian dibayarkan ke berbagai sumber dana, salah satunya Bank Indonesia (BI). Bank sentral nasional membantu pemerintah dengan skema berbagi beban alias burden sharing.

BI yang sebelumnya hanya bisa membeli SBN yang dilepas asing di pasar sekunder kini bisa membeli surat utang langsung di pasar perdana.

"Kami dengan BI sama-sama melakukan gotong royong tanpa mengganggu atau mengancam independensinya BI sebagai otoritas moneter," tuturnya.

Beban ongkos itu, sambung Ani, juga ditanggung oleh BI dalam bentuk kebijakan moneter dan makroprudensial. Bentuknya berupa penurunan tingkat suku bunga acuan, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), hingga menambah jumlah uang beredar.

"Atau dalam jaga stabilitas uang dengan inflasi dan nilai tukar. Mereka juga bekerja untuk countercyclical," pungkasnya. 

[Gambas:Video CNN]