Sri Mulyani Beberkan APBN 2021 Tak Bisa Langsung Disehatkan

CNN Indonesia | Rabu, 04/11/2020 14:33 WIB
Menkeu Sri Mulyani menilai perekonomian Indonesia bakal raput kalau pemerintah langsung menyehatkan APBN 2021 dengan menekan defisit. Menkeu Sri Mulyani menilai perekonomian Indonesia bakal raput kalau pemerintah langsung menyehatkan APBN 2021 dengan menekan defisit. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tidak bisa secara drastis menyehatkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Pasalnya, penyehatan secara drastis akan membuat perekonomian nasional rapuh.

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan maksud penyehatan APBN 2021 ini berada di indikator defisit. Pada APBN 2020, pemerintah melebarkan defisit anggaran mencapai 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelebaran defisit dilakukan karena tingginya kebutuhan dana untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19. Selain itu, juga untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).


Totalnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program tersebut. Hal ini langsung membuat defisit membengkak karena kebutuhan belanja meningkat di saat pendapatan negara turun.

Padahal, defisit anggaran biasanya berada di kisaran 3 persen dari PDB sesuai ketentuan perundang-undangan. Tahun depan pun, pemerintah mematok defisit APBN berada di kisaran 5 persen dari PDB atau masih di atas batas normal.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak bisa mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB dalam waktu cepat meski pemulihan ekonomi tengah berlangsung.

"Kalau APBN segera disehatkan, maka ekonominya akan rapuh kembali," ucap Ani, sapaan akrabnya, di acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, Rabu (4/11).

Untuk itu, sambungnya, pemerintah perlu meracik kebijakan agar APBN bisa tetap cukup sehat dan ekonomi terjaga.

"Inilah yang selalu dicarikan, formulasi dan bagaimana konsolidasi bertahap dan penyehatan, sementara ekonomi diperkuat," katanya.

Lebih lanjut, untuk menyehatkan kedua indikator itu, cara yang dapat dilakukan adalah menyeimbangkan kebijakan dari masing-masing pihak. Misalnya, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa bantuan sosial (bansos) agar daya beli masyarakat terjaga.

Hasilnya, pemerintah berharap masyarakat melakukan konsumsi dan ekonomi mulai tumbuh. Selain itu, pemerintah juga memulihkan APBN dan ekonomi dengan reformasi struktural.

[Gambas:Video CNN]

"Karena tidak mungkin ekonomi hanya dengan kebijakan fiskal, moneter saja, seperti menurunkan suku bunga, menambah defisit, menambah belanja, atau insentif pajak. Pada akhirnya, sektor riil yang merupakan fondasi struktural ekonomi harus diperbaiki dengan reformasi," jelasnya.

Reformasi itu, kata Ani, salah satunya dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya, agar semua alur birokrasi yang rumit jadi sederhana dan daya saing serta produktivitas meningkat, lalu berdampak ke perekonomian.

"Pada akhirnya ekonomi Indonesia bisa mampu tak hanya bangkit karena covid, tapi membangun fondasi ekonomi lebih kuat, sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalan," tandasnya.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK