Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) mencapai Rp431,54 triliun per 25 November 2020. Realisasi itu setara 62,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
"Dari dana PEN Rp695,2 triliun sebanyak Rp431 triliun telah terealisir," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang Update Perekonomian di Tengah Pandemi, Senin (30/11).
Ia merinci penyerapan paling banyak terjadi di sektor perlindungan sosial, yakni Rp207,8 triliun. Ini berarti, pemerintah sudah mengucurkan dana untuk perlindungan sosial 88,9 persen dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ani, sapaan akrabnya meyakini dana perlindungan sosial bisa terserap penuh hingga akhir tahun.
"Sampai Desember 100 persen akan terealisasi, karena masyarakat yang sudah terdata akan mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut," katanya.
Kemudian, penyerapan di sektor UMKM tercatat sebesar Rp98,76 triliun, atau setara dengan 85,27 persen dari pagu anggaran Rp115,82 triliun. Lalu, sektor sektoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp36,25 triliun atau 54,9 persen dari pagu Rp65,97 triliun.
Selanjutnya, realisasi di sektor kesehatan sebesar Rp40,32 triliun atau 41,2 persen dari pagu Rp97,90 triliun.
Ani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sedang menghitung jumlah vaksin yang akan diadakan pada program vaksinasi akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Vaksin tersebut diharapkan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kegiatan masyarakat, sehingga memulihkan ekonomi.
"Apabila masih ada dana bidang kesehatan yang belum terserap, maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita," ucapnya.
Kemudian, insentif usaha sebesar Rp46,4 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp120,61 triliun dan pembiayaan korporasi baru terealisasi sebesar Rp2 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp61,22 triliun.
Khusus untuk insentif usaha, ia menuturkan lebih dari 214 ribu pelaku usaha telah mendapatkan insentif dari pemerintah. Detailnya, Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah sebanyak Rp2,99 triliun kepada 131 ribu wajib pajak (WP)
Lalu, pembebasan PPh 22 impor senilai Rp11,05 triliun kepada 14.600 WP dan pengurangan angsuran PPh 25 senilai Rp17,18 triliun kepada 66.300 WP.
Selanjutnya, pengembalian pendahuluan angsuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp4,32 triliun kepada 2.200 WP dan penurunan tarif PPh Badan senilai Rp10,87 triliun.
"Kami sudah melihat ratusan ribu perusahaan yang menikmati insentif usaha ini, Rp46,4 triliun, lebih dari 412 ribu perusahaan yang mendapatkan insentif tersebut," katanya.
Hingga akhir tahun, bendahara negara memperkirakan serapan dana PEN sebesar Rp664 triliun. Itu berarti, serapannya tidak 100 persen atau hanya 95,51 persen.
"Kami masih akan melihat dari sisi penggunaan anggaran hingga Desember ini, masih akan ada anggaran yang terealisir plus dana cadangan untuk vaksin totalnya mencapai lebih dari Rp664 triliun," tuturnya.
Menurutnya, realisasi dana PEN tersebut akan menjadi motor pendorong perekonomian pada akhir 2020. Selain itu, pemerintah telah melakukan peningkatan belanja negara pada kuartal III 2020 lalu.