Penanganan Covid-19 dan PEN di Daerah Masih 42 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi dukungan belanja daerah untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru sebesar Rp30,6 triliun hingga akhir Oktober 2020.

Angka itu setara dengan 42,23 persen dari pagu anggaran sebesar Rp72,45 triliun.

Ani, panggilan akrabnya, menjabarkan realisasi untuk sektor kesehatan tercatat Rp14,93 triliun. Ini berarti realisasinya baru 49,12 persen dari pagu yang sebesar Rp30,4 triliun.

Selanjutnya, realisasi jaring pengaman sosial sampai akhir Oktober 2020 sebesar Rp12,91 triliun atau 56 persen dari pagu Rp22,8 triliun.

Kemudian, dana untuk dukungan ekonomi baru terserap sebesar Rp2,75 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp19,24 triliun.

"Ini menggambarkan daerah sangat bergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat yang dilakukan pemerintah pusat," ujar Ani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/12).

Ia mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) dalam mengucurkan dana dukungan belanja untuk penanganan covid-19 dan PEN.

Antara lain, kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak lain, seperti satgas, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan relatif sempit, serta pengawasan pelaksanaan program belum optimal.

"Saat ini, pemda terus membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pihak agar pelaksanaan program dapat terealisasi, serta memperkuat pengawasan dengan dibantu aparat eksternal," jelas Ani.

Sementara itu, ia meminta seluruh kementerian/lembaga (k/l) dan pemda untuk tetap fleksibel dalam menggunakan anggaran, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 maupun APBN 2021.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menggunakan anggaran secara transparan. Dengan demikian, tak ada celah korupsi dalam menggunakan uang negara.

"Tentu transparansi, akuntabilitas, dan tidak ada korupsi jadi pesan sangat penting bagi seluruh K/L dan pemda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]