Jokowi Bertekad Atasi Kerumitan Berbisnis di RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengakhiri predikat Indonesia sebagai negara paling rumit untuk berusaha. Ini dilakukan supaya Indonesia memiliki daya saing lebih tinggi di tingkat global.

"Kita semua tahu, posisi Indonesia nomor 1 di Global Complexity Index, yang paling rumit di dunia dan itu harus kami akhiri," ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020, Kamis (3/12).

Untuk diketahui, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling kompleks untuk bisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni. Indeks itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset, TMF Group.

Peringkat diberikan lantaran undang-undang Indonesia masih dinilai tradisional. Selain itu, TMF Group mencatat proses perizinan di Indonesia masih berlapis.

Bahkan, Indonesia menempati peringkat pertama negara yang mengharuskan pengusaha menemui 30 lembaga/badan untuk memperoleh perizinan berusaha.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendasari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut bakal memangkas perizinan yang tumpang tindih, sehingga memudahkan pengusaha hingga UMKM untuk berbisnis di Indonesia.

"Itu semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, berdaya saing, agar usaha mikro dan kecil lebih berkembang, dan industri pada tenaga kerja tumbuh pesat," katanya.

Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi pada 2 November 2020 lalu. Aturan teknis itu terdiri 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Targetnya, semua aturan teknis tersebut bisa diselesaikan dalam 3 bulan sejak UU Cipta Kerja ditandatangani kepala negara.