Luhut Klaim Jepang Tertarik Berperan di Dana Abadi Indonesia

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemerintah Jepang melalui Japan Bank of International Cooperation (JBIC) sudah menyatakan ketertarikannya untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia atau dana abadi Indonesia yang bernama Nusantara Investment Authority (NIA).

Klaim ia buat setelah berkunjung ke Jepang bersama Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.

"Tujuan saya dan Menteri Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang tingkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Nusantara Investment Authority akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk equity atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional", kata Luhut dikutip dari rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (4/12).

Tak hanya menemui perwakilan pemerintah Negeri Sakura, Luhut dan Erick juga menemui para pebisnis dan investor untuk mengundang mereka berinvestasi di tanah air.

Tercatat, pertemuan dilakukan dengan mantan menteri ekonomi Jepang sekaligus Sekjen Partai LDP untuk Majelis Tinggi Seko Hiroshige dan sejumlah pimpinan kalangan bisnis Jepang, antara lain Mitsui & Co, Mitsubishi Corp., Sojitz, Nippon Steel, dan Hanwa.

"Nusantara Investment Authority ini kami harapkan dapat menjadi partner bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalkan nilainya", imbuh Erick.

Di kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyatakan pemerintah Jepang mendukung pembentukan NIA.

[Gambas:Video CNN]

Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan health tourism di Bali, manajemen operator pelabuhan, serta tingkatkan investasi di Kawasan Industri Batang.

NIA yang akan mulai beroperasi awal 2021 ditargetkan menjadi salah satu kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, di mana komponen pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari permintaan domestik, melainkan juga dengan mendorong masuknya investasi.