Wapres Ma'ruf Minta Bank Permudah KPR untuk Pekerja Informal

CNN Indonesia | Senin, 28/12/2020 12:57 WIB
Wapres Ma'ruf Amin menyebut 60 persen pekerja di Indonesia merupakan pekerja sektor informal yang kerap kesulitan mendapat persetujuan KPR dari bank. Wapres Ma'ruf Amin menyebut 60 persen pekerja di Indonesia merupakan pekerja sektor informal yang kerap kesulitan mendapat persetujuan KPR dari bank. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memberikan kemudahan kredit bagi pekerja informal. Sebab, para pekerja informal saat ini masih kesulitan mendapatkan persetujuan KPR dari bank.

"Pekerja pada sektor informal saat ini masih relatif lebih sulit dalam mendapatkan persetujuan pengajuan KPR, terlebih di kondisi pandemi saat ini," ujarnya di acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, Senin (28/12).

Padahal, menurut Ma'ruf, sekitar 60 persen pekerja di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal. Mereka juga merupakan kalangan yang cenderung belum memiliki rumah sendiri.


Untuk itu, ia ingin para bank penyalur KPR memberikan kemudahan bagi pekerja informal. Pasalnya, dampak kemudahan ini tidak hanya memberi manfaat langsung ke pekerja, tapi juga pertumbuhan sektor perumahan dan pertumbuhan nasional.

Ma'ruf mencatat pertumbuhan perumahan sekitar 1,98 persen per Januari-November 2020. Sementara sumbangan sektor ini ke pertumbuhan ekonomi Tanah Air mencapai 2,7 persen.

Selain itu, Ma'ruf juga mencatat bahwa sektor perumahan mampu menggeliatkan 175 sektor industri lain dan menyerap 4,23 juta tenaga kerja. Kemudian, pengeluaran rumah tangga terkait sektor ini memberikan kontribusi 0,6 persen sampai 1,4 persen ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Ma'ruf turut membagi beberapa langkah kebijakan yang bisa mendongkrak sektor ini. Pertama, pemerintah akan berusaha untuk terus menyediakan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah komersial dan non-komersial.

Ketiga, mengembangkan skema padat karya untuk mempercepat pembangunan rumah MBR, tapi bisa sekaligus menyerap tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Keempat, memperluas pembiayaan syariah untuk perumahan. Kelima, pengembang menjaga integritas dan kualitas pembangunan rumah.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK