BI Buat Aturan Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik

CNN Indonesia | Jumat, 08/01/2021 14:38 WIB
BI mengeluarkan aturan baru mengenai sistem pembayaran mulai dari kategori penyelenggara, izin, dan ketentuan lain yang akan berlaku mulai 1 Juli 2021. BI mengeluarkan aturan baru mengenai sistem pembayaran mulai dari kategori penyelenggara, izin, dan ketentuan-ketentuan lain yang akan berlaku mulai 1 Juli 2021.(CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan baru mengenai sistem pembayaran mulai dari kategori penyelenggara, izin, dan ketentuan-ketentuan lain yang akan berlaku mulai 1 Juli 2021. Salah satunya berupa pembagian kategori penyelenggara sistem pembayaran yang berskala sistemik alias memberi pengaruh besar pada sistem keuangan, kritikal, dan umum.

Beleid baru ini berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan aturan ini pada dasarnya dikeluarkan untuk mengintegrasikan peraturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan di pengelolaan sistem pembayaran di Indonesia.

BI memandang perlu ada satu aturan besar yang mengatur segala hal di bidang sistem pembayaran di Indonesia karena tren digitalisasi meningkat di masyarakat dan membuat model bisnis dan risiko semakin kompleks. Selain itu, aturan ini juga untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.


"Penyelenggara sistem pembayaran ada bank sampai fintech, ekosistemnya luas, jadi tidak perlu sendiri-sendiri, semua kami jadikan satu, kita kolaborasi dan inovasi," kata Fili, sapaan akrabnya, saat bincang-bincang media secara virtual, Jumat (8/1).

Fili mengatakan aturan ini akan merupakan aturan induk sehingga akan ada beberapa aturan turunan yang bank sentral terbitkan secara berkala hingga waktu penerapan aturan pada Juli mendatang. Aturan turunan itu berupa PBI mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyedia Infrastruktur Pembayaran (PIP).

Saat ini, Fili mengatakan sudah ada reklasifikasi penyelenggaraan sistem pembayaran di BI dari sembilan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sudah mengantongi izin sejak dulu. Dari sembilan PJSP ini, BI membaginya menjadi empat aktivitas PJP dan satu aktivitas PIP.

"Nanti tidak semuanya harus izin karena kami bagi PJP perlu mendapat perizinan, sementara PIP melalui penetapan langsung dari BI. Begitu dia sudah dapat izin untuk satu kategori, tidak perlu datang-datang lagi dengan bawa banyak dokumen untuk peroleh izin yang lain," jelasnya.

Selain membagi PJSP menjadi PJP dan PIP, BI juga akan mengatur soal kepemilikan dan pengendalian saham di dalam negeri. Nantinya, akan ada ketentuan permodalan yang perlu ditaati oleh masing-masing PJP dan PIP.

Aturan ini akan tertuang di PBI masing-masing. Pengaturannya meliputi komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, upaya mendorong inovasi, hingga menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.

"Soal permodalan, nanti di PBI PIP dan PBI PJP akan dijelaskan berapa ketentuan modalnya masing-masing. Nanti akan diatur juga berapa add on-nya (modal tambahan), nanti akan kami buka," tuturnya.

Khusus untuk perizinan PJP, Fili mengatakan izin akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori satu untuk empat izin berupa penatausahaan sumber dana (AIS), penerusan transaksi pembayaran (PIAS), penyediaan info sumber dana (AINS), dan transfer dana cash basis (remitansi).

Sisanya, berupa kategori 2 yang hanya bisa memperoleh izin untuk PIAS dan AINS dan kategori 3 hanya untuk izin remitansi. "Kalau sudah mengajukan izin untuk kategori 1, dia langsung dapat empat izin, jadi tidak perlu urus lagi nanti," ujarnya.

Fili menuturkan perusahaan dengan kategori 1 maka harus mempunyai modal disetor yang tinggi. Sedangkan kategori 2 bermodal sedang dan kategori 3 bermodal rendah.

Sementara penetapan PIP hanya terdiri dari satu kategori dengan syarat memiliki modal disetor yang sangat tinggi.

Selain membagi PJP dan PIP, BI juga membagi penyelenggara sistem pembayaran menjadi tiga kategori lain, yaitu sistemik (PSPS), kritikal (PSPK), dan umum (PSPU). Pengkategorian ini mempertimbangkan soal ukuran perusahaan, interkoneksi, substitusi, hingga kompleksitas masing-masing perusahaan.

Dari sisi ukuran, nantinya BI akan melihat perusahaan yang ditetapkan sebagai PSP dari sisi nilai dan volume transaksinya. Semakin besar nilai dan volume transaksi, maka akan masuk kategori sistemik.

Sebab, ada risiko bermasalah yang cukup besar bila sistem pembayaran di perusahaan itu bermasalah. Sementara semakin kecil ukuran dan risiko, maka masuk kategori umum.

Untuk interkoneksi dan substitusi, akan merujuk pada hubungan perusahaan dengan PJP dan PIP lain. Apakah sekiranya bisa digantikan atau tidak. Sedangkan kompleksitas melihat dari penggunaan sistem IT dan lainnya.

"Ini semua nanti juga berimplikasi ke permodalan yang terdiri dari modal awal dan tambahan atau add on. Jadi dilihat berapa modal awal yang harus dicukupi, kalau sizenya semakin besar, maka permodalan harus ditambah, nanti kami tentukan berapa add on-nya," terangnya.

Selain permodalan, pembagian tiga kategori ini juga akan membuat perlakuan pengawasan dari BI berbeda-beda. Tentunya, BI akan lebih ketat mengawasi PSP yang masuk kategori sistemik daripada yang umum.

"Ini untuk melindungi masyarakat karena dia size-nya besar, jadi harus lebih ketat lagi," imbuhnya.

Selanjutnya, pembagian kategori juga menentukan soal izin yang akan diberikan BI. Menurut Fili, PSP dengan kategori risiko rendah maka bisa diberikan persetujuan produk yang lebih cepat.

"Tapi supaya lebih cepat dan efisien, kalau memang izin produknya hanya berupa pengembangan tanpa mengubah bisnis model dan lainnya, itu bisa juga diberikan dengan cepat, tidak perlu urus izin sendiri lagi," paparnya.

Di sisi lain, Fili mengatakan aturan baru dari BI juga akan mengatur soal penguatan fungsi uji coba inovasi dan teknologi sistem pembayaran. Lalu, juga berisi soal ketentuan data dan informasi sistem pembayaran yang terintegrasi dan ketentuan peralihannya.

Fili juga menegaskan aturan baru dari BI ini akan tetap bisa disesuaikan oleh para PJSP yang sudah mendapat izin bank sentral sejak saat ini. Mereka tinggal menyesuaikan pokok-pokok aturan baru yang ada.

"Untuk perusahaan eksisting tidak masalah, bisa lanjut, minggu depan kami akan diskusi dengan mereka yang sudah on going dan sudah mengajukan pipeline ke kami untuk kami jelaskan PBI ini. Customer juga tidak ada masalah, bisa tetap teruskan layanan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK