Pemerintah Kantongi PNBP dari Panas Bumi Rp1,9 T pada 2020

Kementerian ESDM mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor panas bumi sebesar Rp1,9 triliun pada 2020. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang dipatok pemerintah di tahun lalu yakni Rp1,3 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan peningkatan penerimaan tersebut didorong oleh tingginya minat investor mengembangkan panas bumi di Indonesia.

"Kami kontrol bagaimana PNBP ini bisa tetap maksimum dan juga bagaimana investasinya bisa berjalan dengan baik untuk panas bumi," ucapnya dalam video conference, Kamis (14/1).

Tingginya PNBP panas bumi juga tak lepas dari pergeseran proyek akibat pandemi covid-19, dari yang seharusnya diselenggarakan pada 2020 menjadi 2021.

"Ada perhitungan tertentu untuk PNBP yang sifatnya panas bumi. Karena PNBP-nya itu dibutuhkan dari selisih biaya yang dikeluarkan dari penerimaan PLTP-nya. Terkait investasi kalau tidak jauh PNBP akan makin meningkat termasuk juga ada reimbursement dari PPN," jelasnya.

Pada tahun ini, Dadan optimistis pengembangan panas bumi di Indonesia akan lebih baik seiring dengan pemulihan ekonomi baik global maupun dalam negeri.

Namun target pemerintah pada tahun ini, lebih rendah yakni 1,4 triliun dolar AS dalam bentuk PNBP. "Kami berharap pada tahun ini semua target bisa tercapai dengan baik seiring pemulihan ekonomi," ujar Dadan.

[Gambas:Video CNN]

Geliat investasi panas bumi memang cukup besar di 2020. Itu sebabnya, jelas Dadan, realisasi investasi subsektor EBT lebih banyak dikontribusikan dari pembangkit panas bumi yang mencapai US$1,05 miliar.

Baru lah setelah itu, investasi aneka EBTKE yang terealisasi US$540 juta; bioenergi US$108 juta; dan investasi konservasi energi sebesar US$8 juta.