Pengusaha Siapkan Skema Vaksin Covid Mandiri Bagi Karyawan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan pengusaha sedang menyiapkan skema untuk melakukan vaksinasi covid-19 mandiri secara kolektif terhadap karyawan. Kini, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana vaksinasi mandiri itu.

Meski masih menunggu arahan, Benny menjelaskan pengusaha sudah menyiapkan beberapa skema vaksinasi mandiri secara kolektif itu. Pertama, pengusaha bisa memotong gaji sebagian karyawan untuk membayar vaksinasi covid-19.

Kedua, pembayaran vaksin bisa dilakukan 50:50 antara pengusaha dan karyawan. Ketiga, perusahaan yang keuangannya masih sehat dan kuat bisa membayarkan 100 persen vaksinasi covid-19 untuk seluruh karyawan.

"Bisa saja (beberapa skema, pemotongan gaji karyawan, perusahaan bayar 100 persen, dan pembayaran 50:50 antara pengusaha dan karyawan)," ungkap Benny kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).

Benny menilai vaksinasi mandiri yang dilakukan secara kolektif akan mengurangi beban pemerintah.

"Hal tersebut (vaksinasi mandiri oleh pengusaha) memang usulan dari Kadin. Tujuannya untuk membantu percepatan program vaksinasi dan meringankan beban APBN. Soal pengadaan bisa kolektif ikut pemerintah agar kualitasnya memang sudah disetujui oleh pemerintah," jelas Benny.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan siap untuk melakukan pengadaan vaksinasi covid-19. Namun, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah agar tak terjadi tumpang tindih.

[Gambas:Video CNN]

"Kami menyambut baik bahwa swasta diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam penyediaan vaksin," tutur Shinta.

Terkait skemanya, Shinta masih enggan membocorkan detail. Ia mengaku sedang berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang skema pengadaan vaksin oleh swasta.

"Kami belum bisa menyampaikan secara detail mekanismenya seperti apa," ucap Shinta.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membuka kemungkinan menyediakan vaksinasi covid-19 secara mandiri atau tanpa dibiayai oleh pemerintah. Namun, hal ini masih dalam kajian dan belum final.

Hal yang pasti, jika vaksinasi mandiri dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada swasta. Ini berarti, perusahaan bisa membeli vaksin covid-19 secara mandiri.

"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita," kata Budi.

Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.

Ia menyebut vaksinasi mandiri bisa saja baru dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Dengan begitu, vaksinasi mandiri dilakukan bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.