BPJS Ketenagakerjaan Respons Dugaan Korupsi Dana Investasi

BPJS Ketenagakerjaan mengklaim selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan investasi mereka. Klaim diberikan untuk merespons dugaan korupsi pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang kini tengah disidik Kejaksaan Agung.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyatakan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2020 sebesar Rp32,3 triliun. Sekitar 64 persen investasi dilakukan di surat utang.

Sementara 17 persen ditempatkan di saham, 10 persen di deposito, 8 persen di reksa dana, dan investasi langsung sebesar 1 persen.

Ia menjelaskan 98 persen portofolio saham merupakan saham-saham LQ45. Namun, Utoh tak menjelaskan rinci saham-saham apa saja yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Utoh menyatakan pihaknya juga membeli reksa dana berdasarkan underlying asset yang memiliki fundamental cukup kuat. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim kualitas aset investasinya sangat baik.

"Pengelolaan dananya tidak pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu memenuhi kewajiban klaim kepada peserta," ucap Utoh.

Terlebih, sambung Utoh, mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen saham dan reksa dana juga harus melewati penilaian internal dengan beberapa indikator, yakni kualitatif dan kuantitatif.

[Gambas:Video CNN]

Untuk indikator kuantitatif, penilaian dilakukan antara lain terhadap permodalan, likuiditas, rentabilitas, net profit margin, asset under management (AUM), market share, skor reksa dana, dan aktivitas transaksi.

Sementara itu untuk indikator kualitatif, penilaian dilakukan berdasar komitmen, kredibilitas, reputasi baik, riset kuat, pengalaman, dan update informasi fundamental.

"Mitra investasi yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga dipastikan merupakan yang terbaik dan terbesar di kelasnya, seperti manajer investasi dengan dana kelolaan minimal Rp1,5 Triliun dan sudah berpengalaman minimal lima tahun," jelas Utoh.

Ia menyatakan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa aturan OJK.

Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Utoh menyatakan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, BPJS Ketenagakerjaan akan tetap menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Manajemen siap memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan," ujar Utoh.

Ia berharap proses penyidikan ini tak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik. Utoh mengaku tak mengetahui secara detail materi penyidikan yang sedang berlangsung.

"Terkait dengan materi penyidikannya, kami tidak memiliki informasi ya," katanya.

Kejaksaan Agung menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (18/1). Sejumlah dokumen diamankan usai kantor BPJS Ketenagakerjaan digeledah penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan penggeledahan kantor BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah tersebut.

Penanganan kasus itu berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Kasus tersebut telah masuk ranah penyidikan pada 2021 ini. Ada dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya, Leonard tak menjelaskan lebih rinci.

Penyidik saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut. Leonard menyebut ada 20 pejabat dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi saksi.

Namun, ia belum membeberkan lebih lanjut terkait identitas dari para saksi yang diperiksa oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus hari ini. Sejauh ini pun belum ada tersangka yang dijerat penyidik.