Siap-siap Sayonara Vaksin Gratis Buat Orang Berduit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan membuka vaksin mandiri oleh kalangan pengusaha. Memang, rencana ini belum diputuskan dan masih dalam proses pertimbangan, namun jika terealisasi program vaksinasi di dalam negeri dapat berjalan lebih cepat dari perkiraan.

Kebijakan itu dipertimbangkan Jokowi sesuai permintaan kalangan pengusaha. Toh, mereka bersedia membayar ongkos membeli vaksin corona dari kantong sendiri.

"Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru kami akan putuskan, karena perlu untuk dipercepat. Apalagi, biaya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?," pikir Jokowi, Kamis (21/1).

Satu syarat dari Jokowi sejauh ini, yaitu vaksin mandiri harus beda merek dengan yang gratis dan tempat vaksinnya pun berbeda.

Syarat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beda lagi. Ia meminta vaksinasi mandiri terbuka, asalkan vaksin yang digunakan sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kemudian, penyelenggaraan vaksinasi mandiri tidak berbarengan dengan program vaksin gratis dari pemerintah.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad punya firasat lain dari wacana vaksin mandiri. Memang, proses vaksinasi bakal menjadi lebih cepat dari perkiraan tiga tahun, namun terselip kekhawatiran vaksinasi mandiri justru lebih banyak minusnya daripada plusnya.

Misalnya, kesenjangan terhadap akses, kecepatan, serta kemampuan dalam memperoleh vaksin corona di kalangan masyarakat menengah ke bawah jadi terbelakang.

"Ibaratnya, pakai BPJS di RS swasta. Harus antre lama. Beda kualitas dan akses, ada perbedaan kelas lah. Sementara, non-BPJS diprioritaskan, pelayanan lebih berkualitas," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/1).

Dari segi harga pun, ada kekhawatiran perbedaan kentara. Vaksin mandiri akan tepat bagi mereka yang berduit, 'siapa punya uang, dia bisa langsung vaksin.'

Semoga, kata Tauhid, bukan berarti mengabaikan kalangan menengah ke bawah yang pas-pasan dan terdampak pandemi serta tetap memiliki risiko yang sama.

"Khawatirnya seperti rapid test antigen, PCR, dan lainnya. Itu harganya ada kelas-kelasnya, beda-beda. Ya yang mampu, ya beli. Yang tidak, ya tunggu saja sampai dapat dari pemerintah entah kapan," imbuhnya.

Harga yang berbeda semakin terlihat memungkinkan karena pengadaan sampai distribusi dilakukan oleh swasta. Biasanya, ada biaya (fee) yang berbeda pula, meskipun mungkin kualitas lebih baik.

Kekhawatiran lain adalah tanggungan pemerintah terhadap vaksin corona jadi berkurang. Saat ini, lanjutnya, beban pemerintah sangat besar karena semula menjanjikan vaksin gratis bagi semua masyarakat.

Nah, dengan vaksin mandiri, maka beban pemerintah berkurang. Permasalahannya, bukan boleh atau tidak. Salah atau tidak. Hanya saja, ia khawatir nantinya justru distribusi dan pelaksanaan vaksin gratis dari pemerintah sengaja berjalan lambat.

[Gambas:Video CNN]

"Ya kan sudah ada swasta, lebih cepat, orang tentu mau divaksin secepatnya dan karena ini mendesak di saat pandemi begini, jadi semua pilih ya sudah vaksin mandiri saja, karena cepat dan kualitas mungkin lebih baik. Tapi, yang seharusnya divaksin gratis oleh pemerintah jadi berkurang dan lambat," jelasnya.

Tauhid juga khawatir kalau vaksin mandiri yang beda merek dengan vaksin gratis kualitasnya lebih bagus. Sementara, vaksin gratis hanya lumayan. Artinya, ada potensi kesenjangan kualitas.

Karenanya, usul Tauhid, apabila vaksin mandiri dibantu swasta, tapi tanggung jawab penuh dari sisi beban biaya, harga, hingga kualitas harus tetap menjadi tanggungan pemerintah. Data penerimanya pun dari pemerintah, sehingga lebih bisa tersistem dan satu data.

"Saran saya, beri yang sama ke semua masyarakat, tidak ada beda kelas, beda akses, dan lainnya," tuturnya.

Berikut 7 vaksin Covid-19 yang akan diedarkan di dalam negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan. (CNN Indonesia/Timothy Loen)

Lagipula, wacana vaksin mandiri menandakan pemerintah plin plan dan tidak sesuai komitmennya. "Kalau tidak sesuai komitmen, akan sulit bagi masyarakat untuk percaya," ungkapnya.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal juga melihat peluang beda kualitas dan harga pada opsi vaksin mandiri. Ibaratnya, obat generik yang cenderung murah dan obat paten yang lebih mahal.

"Ada uang, ada barang. Ibarat obat generik, obat paten, kalau mau lebih cepat sembuh ya pakai obat paten, tapi lebih mahal," tegas Fithra.

Tapi, hal ini bukan berarti salah. Opsi vaksin mandiri justru tetap harus terbuka seperti yang sudah disampaikan pemerintah.

"Di sisi lain, hal ini menandakan pemerintah tidak abai dengan kesehatan masyarakat. Jadi, memberi peluang vaksin lebih cepat diterima dengan vaksin mandiri oleh swasta, meski berarti ada risiko bayar lebih mahal," katanya.

Wacana ini juga tak salah karena dari kaca mata daya beli pun mendukung. Bagi Fithra, daya beli masyarakat kelas menengah ke atas Indonesia sebenarnya tidak berkurang di tengah pandemi.

Terbukti, simpanan mereka masih tinggi di bank. Cuan mereka pun masih berlimpah karena saham bangkit, begitu juga dengan penempatan dana di instrumen investasi lain.

Sementara, pengeluaran cenderung ditahan selama pandemi. "Middle income class kita bahkan tidak alami guncangan, yang kena itu 40 persen masyarakat terendah. Jadi, mereka bisa dapat vaksin gratis, sedangkan yang kelas atas vaksin mandiri," terang dia.

Selain itu, Fithra memandang vaksin mandiri perlu agar Indonesia segera tinggal landas dari pertumbuhan ekonomi negatif. Bukannya mementingkan ekonomi, tapi kalau tidak dikejar, ia khawatir ekonomi Indonesia justru kebablasan tertinggal.

"Kalau bisa vaksinasi massal ini semua selesai 2021. Kalau bisa tidak tiga tahun seperti yang disampaikan Pak Menkes. Nanti bisa kehilangan momentum, ekonomi susah bangkit, apalagi kembali seperti normal," pungkasnya.