Kredit UMKM Cuma 20 Persen, Muhammadiyah Sebut Bank Zalim

Muhammadiyah menyatakan negara, khususnya dalam bidang ekonomi atau perbankan ,sudah berlaku zalim. Pasalnya, perbankan lebih banyak menyalurkan kredit kepada pelaku usaha besar.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan UMKM hanya mendapatkan 20 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan. Namun, pengusaha besar mendapatkan 80 persen dari total kredit.

"UMKM yang besarnya 99,9 persen dengan jumlah pelaku 64,19 juta hanya mendapatkan 20 persen dari total kredit, sementara usaha besar yang jumlahnya 0,01 persen dengan jumlah pelaku 5.550 mendapatkan 80 persen atau kurang dari itu karena ada pembiayaan konsumer," ucap Anwar dalam Munas V Masyarakat Ekonomi Syariah 2021, Jumat (22/1).

Anwar menyebut realisasi ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku UMKM. Sebab, seharusnya penyaluran kredit bisa diberikan secara proporsional.

"Lawan dari kata adil adalah zalim. Berarti negeri ini dalam bidang ekonomi atau perbankan telah terjadi praktik kezaliman karena mereka (perbankan) hanya memikirkan segelintir orang saja dan mengabaikan sebagian besar lainnya," jelas Anwar.

Menurutnya, jika ini dibiarkan maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak akan merata. Dengan begitu, ada potensi gangguan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

"Itulah yang terjadi pada masa order baru, sehingga akhirnya berujung dengan jatuhnya rezim melalui people power," ujar Anwar.

Ia pun menyinggung rencana merger bank Badan Usaha Milik Syariah (BUMN) yang bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Anwar menekankan pihaknya tak setuju dengan rencana tersebut. Bank syariah BUMN yang digabungkan terdiri dari PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

"Saya tidak setuju dengan merger, karena dengan merger jadi perusahaan besar. Kalau jadi perusahaan besar akan biayai perusahaan besar," ucap Anwar.

Jika prediksinya tepat, maka Anwar akan menyebut BSI sebagai bank syariah kapitalis Indonesia. Ia juga tak menganggap BSI sebagai bank syariah bila perusahaan tersebut tak berpihak pada UMKM.

"Saya berani menantang siapa saja, bank syariah tidak berpihak pada kelompok besar yakni UMKM. BSI akan berpihak pada UMKM atau tidak, kalau tidak kami ubah nama menjadi bank syariah kapitalis Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pihaknya akan fokus pada UMKM. Namun, bukan berarti seluruh kredit akan dikucurkan untuk sektor UMKM.

"Kalau UMKM 100 persen, bisa tutup kalau sektornya jatuh. Harus ada diversifikasi portofolio, harus ada keseimbangan menempatkan investasi tidak bisa di satu keranjang," kata Hery.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri jasa keuangan di Indonesia untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM. Pasalnya, mereka juga memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendukung perekonomian nasional.

"Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja, pelaku kecil yang memiliki potensi yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas," ucap Jokowi.

Di samping itu, Jokowi juga meminta pelaku industri jasa keuangan untuk lebih mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal dan UMKM.

Untuk mendukung hal tersebut, ia telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempersiapkan regulasinya.

[Gambas:Video CNN]