ANALISIS

Gejolak Pasokan Batu Bara dan Ancaman Byar Pet Listrik PLN

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Kamis, 28/01/2021 06:59 WIB
Pengamat energi meminta pemerintah tegas menerapkan kewajiban pemenuhan batu bara untuk dalam negeri kepada produsen supaya kebutuhan PLN aman. Pemerintah dan PLN perlu bergerak cepat mengatasi kekurangan pasokan batu bara di sejumlah PLTU supaya ancaman pemadaman lampu bergilir tak terjadi. Ilustrasi. (bycfotografem/Pixabay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kabar pemadaman listrik secara bergilir hingga Maret 2021 masih menjadi perbincangan hangat. Isu itu berawal dari unggahan Instagram Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Riza.

"Situasi listrik nasional kita hari ini sudah prihatin. Kemungkinan akan ada pemadaman secara bergilir karena pasokan batu bara yang tidak stabil," tulisnya dalam akun Instagram-nya bernama @faisol8418, dikutip Kamis (28/1).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana angkat bicara mengenai kabar pemadaman listrik bergilir ini. Ia mengakui ada kendala pengiriman batu bara karena masalah cuaca dan banjir.


Kendala tersebut membuat pasokan batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menipis. Bahkan, Rida menyatakan persediaan di sejumlah pembangkit milik PT PLN (Persero) kritis.

"Stok batu bara (di PLTU) berkurang. Biasanya, aman 15 hari kemudian perlambatan (pengiriman batu bara) ini yang menggerus stok. Yang normal jadi siaga, ada yang kondisi darurat, malah ada yang kritis," kata Rida.

Menurut Rida, banjir hingga masalah cuaca membuat jangka waktu pengiriman batu bara dari Kalimantan Selatan ke pembangkit di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) bertambah lama. Biasanya, pengiriman batu bara hanya butuh waktu empat hari, tapi kini bertambah menjadi tujuh hari atau lebih.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, ada empat perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan yang terdampak karena banjir. Perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain PT Prolindo Cipta Nusantara, PT Binuang Mitra Bersama, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bhumi Rantau Energi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan produsen batu bara terbesar berada di Kalimantan Selatan. Tak ayal, bila ada masalah di wilayah itu, maka akan berdampak buruk pada pembangkit listrik di kawasan lain khususnya Jawa.

"Faktor cuaca sebabkan transportasi batu bara ke pembangkit listrik PLN terganggu. Cuaca buruk, gelombang tinggi, itu membuat bongkar muat juga tidak bisa cepat," kata Fabby.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, cadangan batu bara PLTU milik PLN biasanya cukup sampai 20 hari. Namun, masalah cuaca di Kalimantan Selatan membuat cadangan batu bara hanya cukup selama lima sampai enam hari.

"Kalau cadangan lima sampai enam hari cukup berisiko untuk pembangkit PLN," kata Fabby.

Selain karena cuaca, Fabby melihat masalah pasokan batu bara di pembangkit listrik PLN juga disebabkan tingginya permintaan batu bara dari China. Hal ini membuat produsen lebih mengutamakan penjualan ekspor.

"Aktivitas ekonomi di China meningkat setelah ada covid-19, ditambah musim dingin jadi ada permintaan batu bara dan dampaknya juga harga naik, jadi produsen lebih mementingkan ekspor dulu untuk dapatkan untung," papar Fabby.

Dengan kata lain, produsen batu bara sedang mengesampingkan kebutuhan dalam negeri. Hal ini demi meraup untung besar ketika harga batu bara sedang tinggi-tingginya.

"Bisa jadi mereka (produsen) ekspor dulu, mumpung harga lagi tinggi. Mau ambil untung kan lumayan untung selisih US$5-US$10 per ton," ujar Fabby.

[Gambas:Video CNN]

Lalu, ketika harga batu bara mulai melandai, produsen batu bara akan kembali fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal. Artinya, upaya produsen untuk memenuhi kewajiban kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) baru akan dilakukan ketika harga batu bara di pasar internasional turun.

"Jadi pas harga batu bara internasional turun, baru produsen jual ke dalam negeri," imbuh Fabby.

Diketahui, porsi DMO adalah 25 persen dari rencana jumlah produksi batu bara 2021 yang disetujui oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan harga DMO batu bara maksimal US$70 per ton.

Sementara, Trading Economics mencatat harga batu bara di pasar internasional berada di level US$87,05 per ton pada perdagangan Rabu (27/1). Harga batu bara naik 7,49 persen dari harga akhir 2020 lalu sebesar US$87,05 per ton. Secara historis, tren kenaikan harga batu bara mulai terjadi sejak November 2020 lalu.

Melihat situasi ini, Fabby mengingatkan pemerintah untuk tegas kepada produsen agar memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Pasalnya, jumlah produksi batu bara jauh lebih besar dari kebutuhan PLN.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi batu bara mencapai 550 juta ton sepanjang 2020. Sementara, target penjualan di domestik sebanyak 155 juta ton.

Realisasinya, produksi batu bara sepanjang 2020 sebesar 558 juta ton. Lalu, penjualan di dalam negeri cuma 132 juta ton.

Tahun ini, target produksi batu bara sama seperti 2020, yakni sebanyak 550 juta ton. Kemudian, penjualan baru bara dalam negeri ditargetkan sebanyak 137,5 juta ton.

"Jadi intinya harusnya pemadaman tidak terjadi, karena sebenarnya produksi batu bara cukup, pembangkit cukup," jelas Fabby.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat ada masalah manajemen stok. Dengan demikian, muncul isu pemadaman listrik secara bergiliran sampai Maret 2020.

Kendati begitu, seharusnya persoalan ini bisa segera diantisipasi. Pemerintah masih punya waktu untuk mengusahakan pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Pulau Jawa.

"Ini masih Januari, untuk Februari sama Maret masih ada waktu untuk bawa batu bara dari Kalimantan ke Jawa," kata Komaidi.

Terlebih, sambung Komaidi, kebutuhan dalam negeri jauh lebih rendah dari total produksi batu bara. Dengan begitu, seharusnya tak ada alasan pemadaman listrik terjadi karena masalah pasokan batu bara.

"Produksi 550 juta ton targetnya, kebutuhan dalam negeri di bawah itu. Harusnya sangat cukup," ujar Komaidi.

Menurutnya, ini tinggal bagaimana pemerintah tegas kepada produsen batu bara dalam memenuhi kebutuhan lokal sesuai aturan DMO. Jika produsen bandel karena lebih mengutamakan permintaan luar negeri, maka pemerintah bisa menjegal izin ekspor untuk produsen tersebut.

"Kalau produsen tidak menurut, tinggal setop izinnya, kan yang memberika izin pemerintah. Ini kan sederhana," ucap Komaidi.

Ia menambahkan harus ada perbaikan dalam mengelola stok batu bara untuk pembangkit listrik. Ini untuk mengantisipasi jika banjir dan masalah cuaca di Kalimantan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

(agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK