Pengadaan Vaksinasi Mandiri Jadi Kewenangan Kementerian BUMN

CNN Indonesia | Jumat, 26/02/2021 17:32 WIB
Kementerian Kesehatan menyatakan pengadaan vaksin corona gotong royong akan menjadi ranah Kementerian BUMN, khususnya Bio Farma. Kemenkes menyatakan pengadaan vaksin corona mandiri akan menjadi ranah dari Kementerian BUMN. Ilustrasi. ((iStockphoto/Halfpoint).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kesehatan menyatakan pengadaan vaksin corona gotong royong atau vaksinasi mandiri akan menjadi ranah Kementerian BUMN. Hal ini khususnya untuk pengadaan berada di bawah PT Bio Farma (Persero).

"Vaksinasi gotong royong akan berjalan jika sudah tersedia vaksinnya. Pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma," ucap Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (26/2).

Selain itu, Nadia menyatakan jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong tidak boleh sama dengan vaksinasi pemerintah. Itu berarti, vaksin dari Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca tak bisa digunakan untuk vaksinasi gotong royong.


"Jenis vaksin gotong royong harus mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari BPOM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Nadia.

Nantinya, pendistribusian vaksin untuk vaksinasi gotong royong dilaksanakan Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha.

Pihak perusahaan tak boleh menggunakan fasilitas kesehatan yang melayani program vaksinasi pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

"Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi gotong royong harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid atau secara manual disampaikan kepada dinas kesehatan setempat," jelas Nadia.

Ia menyatakan vaksinasi gotong royong ini gratis bagi karyawan. Biaya vaksin akan dibebankan kepada perusahaan.

Sementara, besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi gotong royong akan ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pihak fasilitas pelayanan kesehatan tak boleh memberikan tarif melebihi yang ditetapkan pemerintah.

(aud/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK