Wajah Ekonomi Kita 'Babak Belur'

Satu tahun sudah virus corona alias covid-19 menginfeksi Indonesia setelah 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama. Seketika itu juga ekonomi RI 'oleng' dari kisaran 5 persen menjadi 2,97 persen pada kuartal I 2020.

Pemerintah pun bergegas merogoh kocek lebih dalam menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun demi penanganan pandemi covid-19.

Hal ini tertuang dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu itu berganti menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Alokasi tambahan sebesar Rp405,1 triliun ini ditebar ke beberapa klaster. Rinciannya, untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, perpajakan dan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp70,1 triliun, termasuk pemulihan ekonomi termasuk restrukturisasi kredit Rp150 triliun.

Seiring waktu, anggaran yang dialokasikan terus meningkat hingga Rp695,2 triliun. Untuk klaster kesehatan menjadi Rp87,55 triliun, klaster perlindungan sosial Rp203,9 trliun, klaster insentif usaha Rp120,61 triliun, klaster UMKM Rp123,46 triliun, klaster pembiayaan korporasi Rp53,57 trliun, serta sektoral k/l dan pemda Rp106,11 triliun.

Namun, realisasinya hingga pengujung 2020 hanya Rp579,78 triliun. Rinciannya, dana yang digunakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp220,39 triliun, kesehatan Rp63,51 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp173,17 triliun, insentif usaha Rp56,12 triliun, dan program prioritas Rp66,59 triliun.

Sayang, ratusan triliun itu tak juga mampu menjaga ekonomi tetap berada di zona positif. Ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi pada kuartal III 2020.

Dalam ilmu ekonomi, suatu negara disebut resesi jika ekonominya terkontraksi atau minus dalam dua kuartal berturut-turut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia babak belur pada kuartal II 2020 sebesar minus 5,32 persen. Ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 sebesar.

Secara keseluruhan, ekonomi domestik terkontraksi 2,07 persen sepanjang 2020. Kalau dilihat lebih detail, hampir seluruh komponen dari sisi pengeluaran tercatat minus.

Tercatat, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66 persen terhadap PDB terkontraksi hingga 2,63 persen. Lalu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) terkontraksi 4,29 persen, investasi terkontraksi 4,95 persen, ekspor terkontraksi 7,7 persen, dan impor terkontraksi 14,71 persen.

Sementara, konsumsi pemerintah berhasil menjadi satu-satunya komponen yang mencatatkan pertumbuhan, yakni 1,94 persen. Pun demikian, angkanya tetap saja melambat dari 2019 yang tumbuh 3,26 persen.

Dari sisi lapangan usaha, 10 dari 17 sektor ekonomi menyumbang kontribusi negatif. transportasi dan pergudangan menjadi sektor terparah, yakni minus 15,04 persen.

Lalu, akomodasi dan makan minum minus 10,22 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, perdagangan minus 3,72 persen, konstruksi minus 3,26 persen.

Kemudian, pertambangan dan penggalian minus 1,95 persen, jasa lainnya minus 4,1 persen, jasa perusahaan minus 5,44 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 2,34 persen.

Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 1,75 persen, jasa keuangan dan asuransi naik 3,25 persen, informasi dan komunikasi naik 10,58 persen, termasuk jasa pendidikan naik 2,63 persen.

Kemudian, sektor real estate naik 2,32 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial naik 11,6 persen, serta pengadaan air naik 4,94 persen.

Tahun ini, pemerintah merasa lebih optimistis pemulihan ekonomi akan terjadi. Hal ini seiring dengan proses vaksinasi covid-19 yang sudah mulai dilakukan sejak 13 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia positif pada 2021. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik akan tembus 4,5 persen-5,5 persen tahun ini.

Sementara, proyeksi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani sedikit lebih rendah dari Airlangga. Bendahara negara memproyeksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 4,5 persen-5,3 persen.

Untuk tahun ini, pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Semula, dana PEN 2021 hanya sekitar Rp300 triliun.

Namun, angkanya terus meningkat hingga tembus Rp600 triliun. Tepatnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp699,43 triliun untuk PEN 2021.

Angka itu naik 21 persen jika dibandingkan dengan realisasi sementara pada 2020 lalu yang sebesar Rp579,78 triliun. Dana PEN ini disebar untuk lima kluster.

Rinciannya, perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun, program prioritas sebesar Rp125,06 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.

Sayangnya, jumlah kasus penularan covid-19 masih berada dalam tren kenaikan di Indonesia. Jumlahnya naik 8.232 orang menjadi 1.332.866 orang per Jumat (26/2). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.128.672 orang dinyatakan sembuh dan 35.786 orang lainnya meninggal dunia.

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran covid-19. Tahun lalu, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi mengurangi mobilitas masyarakat dan potensi penularan.

Kemudian, November 2020 pemerintah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Selanjutnya, pemerintah menetapkan PPKM skala mikro mulai Februari 2021 lalu dan terus berlanjut hingga 8 Maret 2021 nanti.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, PPKM Mikro yang diterapkan 9-21 Februari membuahkan statistik positif, yakni peningkatan kasus positif covid-19 cenderung menurun di tujuh provinsi di Jawa-Bali. Begitu pula dengan kasus kematian.

Tak berpuas diri, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru dengan memangkas cuti bersama pada tahun ini dari sebelumnya 7 hari menjadi 2 hari, termasuk cuti bersama Idul Fitri. Hal ini dilakukan demi menekan angka penularan covid-19 lebih dalam.