Buntut Demo Berdarah, AS Tangguhkan Perjanjian Dagang Myanmar

CNN Indonesia | Selasa, 30/03/2021 01:50 WIB
Pemerintah AS mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga sipil pada akhir pekan lalu. Pemerintah AS mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga sipil pada akhir pekan lalu. Ilustrasi. (REUTERS/STRINGER).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menangguhkan perjanjian perdagangan dengan Myanmar pada Senin (29/3) waktu setempat. Kebijakan itu merupakan respons atas tindakan aparat keamanan Myanmar yang membunuh ratusan warga sipil dalam rangkaian unjuk rasa di sejumlah kota pada akhir pekan lalu.

Gedung Putih menyatakan Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi yang diteken kedua negara pada 2013 lalu itu akan ditangguhkan hingga demokrasi dikembalikan. Perjanjian itu sendiri dilakukan untuk mendorong kerja sama bisnis kedua negara tetapi belum sepenuhnya berlaku.

"Amerika Serikat dengan keras mengutuk aksi kekerasan brutal aparat keamanan Burma terhadap warga sipil," ujar Perwakilan Dagang AS Katherine Tai seperti dikutip dari AFP, Selasa (30/3).


Pernyataan tersebut otomatis mengeluarkan Myanmar dari daftar negara yang menerima Generalized System of Preferences (GSP). Dalam kerangka GSP, AS memberikan fasilitas bebas bea impor terhadap sejumlah produk dari negara berkembang apabila memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyebut peristiwa berdarah yang terjadi pada akhir pekan lalu sebagai sesuatu yang "mengerikan". Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga mengecam aksi kekerasan junta militer Myanmar dan menyebutnya sebagai sesuatu yang "memalukan, pengecut, brutal".

"Kita membutuhkan lebih banyak persatuan... (dan) lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan agar memastikan situasi berbalik," ujar Pemimpin PBB Antonio Guterres.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas turut mengecam kekerasan militer Myanmar terhadap penduduk sipil.

[Gambas:Video CNN]

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap sikap militer yang brutal kepada penduduk Myanmar," kata Maas melalui Twitter.

Sepanjang akhir pekan lalu tercatat ada 114 penduduk yang meninggal akibat aksi represif aparat keamanan Myanmar menghadapi unjuk rasa di 44 kota kecil dan besar.

Di antara yang meninggal termasuk anak-anak hingga remaja. Sampai saat ini jumlah korban jiwa dalam unjuk rasa itu merupakan yang terbesar dalam satu hari.

(afp/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK