Pemerintah Bahas Transformasi Subsidi LPG dan Subsidi Listrik

CNN Indonesia | Rabu, 12/05/2021 09:20 WIB
Pemerintah mulai membahas transformasi subsidi LPG dan subsidi listrik agar pemberian subsidi tepat sasaran. Pemerintah mulai membahas transformasi subsidi LPG dan subsidi listrik agar pemberian subsidi tepat sasaran. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mulai membahas transformasi subsidi LPG dan subsidi listrik. Tujuannya, untuk memastikan pemberian subsidi tersebut tepat sasaran.

Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ridha Yasser menyebut diperlukan satu kementerian/lembaga untuk menjadi pengampu database terkait subsidi LPG dan listrik.

"Sepertinya, yang paling memungkinkan untuk melakukannya ialah dari Kemensos," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/5).


Sejalan dengan itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM tengah melakukan revisi pada sejumlah regulasi untuk mendukung transformasi subsidi LPG. Namun, pemerintah menilai perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menegaskan kembali penerima subsidi.

Dalam hal ini, diperlukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial untuk memastikan keamanan data masyarakat calon penerima subsidi.

"Menteri ESDM sudah memberi arahan kepada Dirjen Migas terkait transformasi LPG untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan penyediaan, distribusi, dan penetapan harga serta terintegrasi dengan bansos," tutur Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih.

Pemerintah menargetkan transformasi subsidi LPG dan subsidi listrik dapat dimulai pada 2022 mendatang. Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengungkapkan bahwa PLN akan melakukan pemadanan data baru. Untuk ini, PLN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator PMK.

"Data final terkait pemadanan penerima subsidi sudah dapat digunakan untuk 2022," ungkapnya.

Sementara itu, koordinasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penerima subsidi telah dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM dengan Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, mereka akan mengambil data NIK melalui Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK