Lindungi UMKM, Shopee Setop Jual Produk Impor Rp300 T

Shopee Indonesia melarang penjualan 13 produk impor melalui platform mereka. Sebagian besar produk tersebut merupakan fesyen muslim, seperti produk hijab atau kerudung, atasan muslim perempuan, bawahan muslim perempuan, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, dan outwear muslim.

Selanjutnya, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan solat, batik, dan kebaya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan potensi impor dari produk-produk tersebut mencapai Rp300 triliun per tahun.

"Meliputi industri fesyen muslim yang nilainya Rp280 triliun per tahun dan industri batik yang potensinya Rp4,89 triliun per tahun," terangnya dalam konferensi pers, Selasa (18/5).

Ia menuturkan larangan dilakukan untuk melindungi UMKM di dalam negeri. Pihak Shopee klaimnya, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebelum mengeluarkan larangan tersebut.

"Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Kemenkop UKM dan Shopee, pihak Shopee sudah menutup akses masuk 13 jenis produk dari luar negeri," ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Shopee Indonesia Handika Wighuna Jahja menuturkan Shopee membuka peluang untuk menutup akses produk impor lainnya. Khususnya, produk-produk yang sudah diproduksi oleh UMKM di dalam negeri. 

[Gambas:Video CNN]

"13 jenis usaha ini bisa dibilang kajian pertama yang akan kami terus diskusikan sesuai dengan arahan pemerintah apa jenis usaha yang mau kami dorong, lagi terutama yang ada produksinya di Indonesia," jelasnya.

Ia memastikan larangan tersebut tidak mempengaruhi bisnis platform e-commerce tersebut. Pasalnya, ia mengklaim bahwa porsi produk impor dalam Shopee hanya 3 persen dari total penjualan Shopee.

"3 persen ini bisa dibilang angka yang kecil, dan dengan kebijakan ini (larangan impor 13 produk) bisa lebih kecil lagi," ujarnya.

Menurutnya, larangan tersebut berlaku bagi penjual dari semua negara. Namun, ia menyatakan pihak Shopee masih menghitung jumlah toko yang terdampak kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memang menyebut ada praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global yang 'membunuh' UMKM Indonesia.

Predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah, tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan menarik pembeli dengan harga murah.

Praktik predatory pricing tersebut, lanjutnya, diketahui dari sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Tulisan tersebut mengungkapkan 'kematian' UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen muslim, yaitu penjual kerudung yang disebabkan oleh predatory pricing pihak asing.

Ia menuturkan, berdasarkan laporan lembaga internasional tersebut UMKM penjual hijab tersebut sempat berjaya pada periode 2016-2018 hingga mempekerjakan lebih dari 3.400 orang. UMKM tersebut bahkan mampu menggaji karyawannya secara total setara dengan US$650 ribu per tahun.

Sayangnya, pada 2018 ada sebuah perusahaan asing yang menyadap semua informasi UMKM tersebut. Kemudian, perusahaan asing itu membuat produk serupa di China.

"Ketika industri maju di 2018 tersadap oleh AI (artificial intelligence) yang digunakan oleh perusahaan digital asing. Kemudian disedot informasinya, kemudian dibuat industrinya di China. Kemudian diimpor barangnya ke Indonesia," ucapnya belum lama ini.

Selanjutnya, produk kerudung produksi China itu masuk ke Indonesia melalui e-commerce global. Bukan hanya itu, harganya sangat murah yakni hanya Rp1.900 per hijab. Kondisi tersebut tentunya mematikan UMKM lantaran harga produk produksi China itu jauh lebih murah sehingga lebih menarik minat konsumen.

"Mereka membayar US$44 ribu sebagai bea masuk tapi menghancurkan industri UMKM tersebut. UMKM ini biaya gajinya satu tahun yang kerja 3.400 orang itu lebih dari US$650 ribu, sedangkan bea masuk (produk asing) hanya US$44 ribu," terangnya.

Hal tersebut melatarbelakangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan imbauan terhadap masyarakat Indonesia agar benci terhadap produk asing. Sebaliknya, kepala negara mendorong agar masyarakat mencintai produk dalam negeri.