Negara Tanggung Biaya Sertifikasi TKDN untuk Usaha Wong Cilik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan seluruh biaya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri kecil menengah (IKM) ditanggung pemerintah. Hal ini untuk mengurangi beban industri kecil.

"Pemerintah anggarkan untuk program sertifikasi TKDN, sehingga biaya sertifikasi TKDN yang kami fokuskan untuk IKM semua ditanggung pemerintah," ujar Agus dalam Festival Joglosemar: Artisan Of Java, Kamis (20/5).

Agus juga menargetkan agar 7 juta-8 juta IKM dapat memasarkan produknya secara online. Salah satunya lewat marketplace atau e-commerce.

"Kementerian Perindustrian secara konsisten juga memberdayakan pelaku IKM menggunakan e-Smart IKM, melatih 14 ribu IKM," jelas Agus.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jumlah UMKM yang beralih ke sektor digital bertambah 6 juta perusahaan sejak Mei 2020 hingga April 2021.

Ia menargetkan 30 juta UMKM memasarkan produknya lewat e-commerce pada 2030. Luhut optimistis target bisa tercapai dengan kerja sama antar kementerian/lembaga (k/l).

"Pencapaian 30 juta onboarding UMKM ini bisa dicapai dengan kerja sama, bahu membahu, saling terintegrasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar produk UMKM ditempatkan di etalase bagian depan pusat perbelanjaan. Hal ini agar produk langsung terlihat oleh pengunjung mal.

"Beri tempat terbaik untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya, tempatkan produk UMKM di etalase depan di pusat perbelanjaan," ucap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar UMKM memasarkan produknya di tempat-tempat strategis. Beberapa tempat yang dimaksud adalah bandara, tempat peristirahatan, dan tempat wisata.