ANALISIS

PPN Sembako 'Bunuh Diri' Ekonomi di Tengah Pandemi

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Rabu, 09/06/2021 06:56 WIB
Ekonom menilai rencana mengenakan PPN sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi karena akan menekan daya beli masyarakat. Ekonom menilai rencana mengenakan PPN sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi karena akan menekan daya beli masyarakat. Ilustrasi sembako. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah mengerti pemerintah harus menaikkan penerimaan negara agar defisit tak semakin melebar.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp138,1 triliun atau setara 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir April 2021.

Realisasinya bengkak 85,5 persen dari Rp74,4 triliun pada April 2020. Defisit terjadi karena belanja negara mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun, sedangkan pendapatan negara cuma Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun.


Memang, Piter mengatakan pemerintah butuh banyak dana untuk menangani pandemi covid-19. Sementara, penerimaan negara, khususnya dari pajak semakin seret karena banyak industri yang terkapar.

Nah, memperluas objek pajak seperti mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok adalah salah satu upaya pemerintah menyelamatkan penerimaan negara demi menutup kebutuhan belanja yang banyak.

Namun, Piter menganggap kebijakan ini tak ideal di masa pandemi covid-19. Pengenaan pajak terhadap barang pokok hanya akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah.

"Ini tidak ideal. Tapi masyarakat juga harus introspeksi, kan selama ini kritik pemerintah menaikkan utang terus. Ini cara pemerintah untuk menekan utang. Kalau pemerintah tak menaikkan utang, ya ini caranya dengan pajak," ungkap Piter.

[Gambas:Video CNN]

Pun demikian, ia sepakat agar pemerintah tak perlu memikirkan pajak terlebih dahulu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tak ada salahnya jika defisit APBN melebar dan utang negara membengkak.

"Kondisinya tidak mungkin menaikkan pajak, jadi konsekuensinya ya pemerintah harus diberikan ruang agar defisit bisa lebih lebar. Ini bukan pilihan yang bisa dipilih, kalau mau pajak rendah, tapi tidak tambah utang, ya terus dana dari mana," ujar Piter.

Di sisi lain, Piter berpendapat masyarakat masih butuh banyak stimulus dari pemerintah agar bisa bertahan di tengah pandemi. Stimulus juga diperlukan untuk memuluskan program pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi lebih baik tambah utang dulu daripada (menaikkan dan menambah objek) pajak," imbuh Piter.

Kalau pun pemerintah ngotot menaikkan penerimaan negara, maka harus siap-siap terima konsekuensinya. Tingkat konsumsi masyarakat akan tertekan karena harga barang pokok naik.

Bila harga barang pokok naik, biasanya juga berdampak pada barang lainnya. Mayoritas pedagang akan menaikkan harga jual produknya demi bisa meraup untung lebih besar, sehingga dananya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

"Saya misal jual sepatu, karena beras naik itu saya harus cari untung lebih besar untuk saya bisa beli beras. Jadi yang naik nanti bukan hanya barang pokok, tapi diikuti barang lainnya," jelas Piter.

Makanya, ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menelaah lagi keinginan pemerintah mengenakan pajak untuk barang-barang sembako.

Piter menyatakan seharusnya ada diskusi dengan publik terlebih dahulu sebelum kebijakan ini 'diketok'.

"Kalau ada counter dari publik, kalau bersuara ramai-ramai, semoga DPR mau dengar. Ini harus disuarakan. Kenaikan atau memperlebar objek pajak bukan waktu yang tepat," terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada DPR untuk membahas revisi UU KUP. Revisi aturan itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

(bir)
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK