Ancaman Penurunan Manfaat Asuransi di Balik PPN Dokter

Senada, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai rencana pengenaan PPN pada jasa layanan kesehatan merupakan kebijakan rumit. Sebab, pemerintah harus memastikan ada unsur keadilan pada pungutan PPN antara jasa layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan.

Padahal, asas keadilan adalah hal yang diusung pemerintah dalam perluasan objek PPN ini.

"Itu akan jauh lebih rumit tidak semudah yang dibayangkan," ucapnya.

Sebab, tidak bisa dipukul rata bahwa pengguna BPJS Kesehatan adalah orang kurang mampu dan sebaliknya peserta asuransi non BPJS Kesehatan golongan mampu. Pada akhirnya, Tauhid menilai golongan masyarakat menengah ke bawah akan terkena dampak dari pungutan PPN pada sektor layanan kesehatan tersebut dari kenaikan tarif berobat akibat PPN.

"Kesannya non BPJS Kesehatan hanya untuk masyarakat menengah ke atas, padahal peserta BPJS Kesehatan menengah ke atas juga banyak. Nah, bagaimana membuat adil dari sisi itu akan menimbulkan kerumitan sendiri," katanya.

Tak Hanya Berdampak Pada Orang Kaya

Selain rencana PPN jasa layanan medis, masyarakat juga menyoroti wacana tarif PPN sembako dan sekolah. Kementerian Keuangan berdalih pungutan PPN hanya akan menyasar sembako premium dan sekolah komersial. Itu berarti, sembako di pasar tradisional dan sekolah negeri tak akan dikenakan PPN.

Namun, Ronny menuturkan ada efek domino dari pengenaan PPN pada sembako premium tersebut. Bukan tidak mungkin, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

"Akibatnya harga akan naik. Ketika harga naik pembeli berkurang itu ada implikasinya. Bisa saja usahanya tidak jalan, tutup, gulung tikar. Jadi, implikasinya panjang ada multiplier effect, teori domino pasti jalan," katanya.

Alih-alih mendorong pendapatan negara dari pajak, ia menilai upaya itu justru bisa menekan rasio pajak (tax ratio) dan kepatuhan pajak. Selama pandemi saja, tax ratio tergerus menjadi 8,33 persen pada 2020. Sebab, konsumen maupun produsen yang merasa beban pajaknya berat, cenderung lari dari kewajibannya itu.

"Pemerintah harus hati-hati, dalam kondisi seperti ini rakyat jangan dibebani. Sekarang saja tingkat kepatuhan dan tax ratio turun apalagi ada itu (PPN) bisa nyungsep tax ratio dan tingkat kepatuhan pajak kita," ucapnya.

Sepakat, Tauhid menuturkan pengenaan PPN pada sembako premium akan memberikan dampak pada penurunan belanja golongan menengah atas pada barang-barang tersebut. Kondisi ini justru berpotensi menekan penerimaan pajak ketimbangan mendorong angkanya.

"Kalau itu semua diberlakukan pasti orang akan turun kelas. Misal, harga beras naik, mereka akan ambil beras yang murah. Jadi volume barang yang dibeli kelas tinggi turun. Lama-lama pendapatan negara tidak akan meningkat signifikan," katanya.

Menurut Tauhid, upaya pemerintah mengejar pajak dari sektor primer seperti sembako, sekolah, dan layanan kesehatan tidak berdampak signifikan pada penerimaan negara. Pasalnya potensi penerimaan dari jenis pajak ini cenderung kecil dibandingkan sektor-sektor non primer.

Selain itu, pemerintah belum tentu maksimal dalam pengumpulan (collection) PPN nantinya. Misalnya, PPN sembako premium yang diperdagangkan di pasar tradisional belum tentu bisa dikumpulkan lantaran kurangnya pengetahuan pedagang maupun konsumen sendiri.

Sementara sembako premium bisa didapati di sejumlah tempat, tidak hanya di ritel modern. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah nantinya.

"Justru, jangan menyasar sektor primer, yang mudah identifikasi saja seperti jasa keuangan, pajak dividen, dan sebagainya yang mudah diidentifikasi dari nilainya," tuturnya.