Potret Modernisasi Transportasi DKI di Usia ke-494 Tahun

Transportasi Daring

Selain transportasi umum yang disediakan pemerintah, transportasi daring atau online baik roda dua maupun roda empat juga berkontribusi menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta. Menurut Elisa, keberadaan ojek atau taksi online bisa membantu melengkapi moda transportasi di Jakarta, terutama untuk first mile (titik awal/keberangkatan) dan last mile (titik akhir/tujuan).

Namun, keterbatasan regulasi membuat penataan dan integrasi transportasi daring dengan transportasi umum massal tak mudah dilakukan. Di samping itu, berkaca dari negara-negara lain, inklusi ojek dan taksi online ke transportasi umum kurang berhasil dilakukan.

"Kalaupun ada, diatur proporsinya dan disediakan tempatnya. Aplikasi memungkinkan untuk integrasi pembayaran. Tapi untuk kasus beberapa kota di Amerika yang berusaha inklusikan taksi online ke transportasi umum itu kurang sukses," ucapnya.

MRT Jakarta

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pembenahan transportasi publik di Jakarta tak bisa dilepaskan dari hasil kerja masa lalu. Tiap gubernur, menurutnya, punya andil masing-masing dan tak bisa dilepaskan peranannya begitu saja.

MRT Jakarta, yang kini menjadi kebanggaan ibu kota karena dianggap modern dan dapat mengubah budaya bertransportasi, misalnya, tak bisa dilepaskan dari peran gubernur sebelumnya. Tak hanya sejak Joko Widodo menjabat gubernur, proyek MRT memang sudah dirintis sejak 1985.

Rencana pembangunan MRT sendiri baru masuk dalam proyek nasional pada 2005 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sana, pemerintah baik pusat maupun daerah mulai bergerak dan berbagi tugas hingga pada 10 Oktober 2013 peletakan batu pertama proyek MRT fase 1 dilakukan.

Suasana di stasiun MRT Bundaran HI saat hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) sendiri berdiri pada 17 Juni 2008 dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi semua berkelanjutan tak cuma dimulai di era Jokowi atau Ahok atau gubernur sekarang tapi semuanya sudah dirancang sejak lama, salah satunya dalam Perda Pola Transportasi Makro Jakarta," ujarnya.

Sayangnya, sejak beroperasi pertama kali pada Maret 2019, okupansi harian MRT Jakarta belum terlalu memuaskan. Memang, dalam delapan bulan operasionalnya di 2019, target 65 ribu penumpang per hari sempat tercapai. Tapi di 2020, rata-rata penumpang harian anjlok karena pandemi menjadi hanya 27,9 ribu penumpang per hari.