Sulit Gantikan Peran Ekonomi Jakarta Meski Ibu Kota Dipindah

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal sepakat peran Jakarta tidak bakal tergantikan dalam jangka pendek meski dana investasi yang dikeluarkan untuk membangun IKN bernilai fantastis.

Pasalnya, DKI seperti ibu kota negara lainnya di dunia telah melewati fase evolusi yang panjang. Peran ini tidak akan bisa secara instan bisa diambil alih oleh Kaltim sebagai ibu kota baru.

Dia juga mengaku pesimis bakal banyak pelaku bisnis yang berpindah mengikuti posisi ibu kota baru. Paling-paling, kata dia, ibu kota baru hanya magnet administrasi pemerintah saja yang dipindahkan demi memisahkan fungsi bisnis dan administrasi negara.

Walau begitu, bukan berarti Kaltim tidak perlu secara gencar dialihkan sektor ekonominya dari pertambangan dan perkebunan menjadi industri manufaktur dan jasa. Ia menyebut dibutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengarahkan peralihan dari sektor hulu ke hilir.

Bila lancar, ia memprediksikan sektor yang akan mulai menggeliat dulu adalah makanan, minuman dan properti. Kemudian, setelah sektor kebutuhan dasar terpenuhi, sektor penyokong seperti jasa dan manufaktur akan mengikuti.

Untuk alasan pemerataan, Faisal mengaku setuju bila ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang notabene lebih menjangkau Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Tapi soal pusat ekonomi, ia menyebut Indonesia masih akan menganut Jakarta-sentris atau bertumpu pada DKI. Ia menilai meski akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta akibat pergeseran, namun penurunan tidak akan terlalu besar.

Ia memproyeksikan kontribusi DKI terhadap PDB masih akan di atas 10 persen.

"Dalam jangka pendek, saya perkirakan kontribusi DKI masih di angka belasan persen," ujarnya.

Faisal mencatatkan pemerintah untuk menyiapkan peta jalan transportasi, logistik, dan mobilitas orang dan barang di ibu kota baru. Selain itu, fasilitas penopang seperti listrik, air, dan internet harus sudah disiapkan. Apalagi mengingat IKN mengusung kota Smart City.

Sepaham dengan Rizal, Faisal berpendapat bakal terjadi pertumbuhan pendapatan per kapita untuk masyarakat di Kaltim. Secara rata-rata per provinsi di Kalimantan ia menyebut kontribusi ekonomi memang akan meningkat, namun belum tentu kontribusi terjadi secara merata.

Bila tidak diintervensi ia khawatir yang kaya bakal makin kaya dan yang miskin tidak menikmati sama sekali. Pasalnya, di Kaltim saat ini pun daya beli masyarakat secara rata-rata lumayan besar, namun untuk aspek kesenjangannya menjadi permasalahan lain.

Dia mencontohkan soal harga tanah. Ia menekankan harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga lahan di IKN tidak melonjak gila-gilaan.

Bila ini terjadi, konsekuensinya hanya akan ada segelintir masyarakat elit saja yang bisa menjadi warga ibu kota baru.

"Jangan sampai kepentingan untuk menguasai untuk masuk ke ibu kota baru mengalahkan kepentingan publik," tegasnya.

Sementara dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan memang tidak ada niat pemerintah untuk menggantikan peran ekonomi DKI ke Kaltim.

Pemerintah, kata dia, menyiapkan IKN menjadi kota baru di Indonesia Tengah untuk melengkapi kekuatan ekonomi DKI di Indonesia bagian Barat.

"(IKN) tidak bisa menggantikan, bukan saling berkompetisi. Artinya bukan menggantikan tapi saling melengkapi," bebernya.

Amalia mengakui saat ini memang pilar ekonomi yang dimiliki Provinsi Kaltim masih sangat rentan karena bertumpu pada komoditas kelapa sawit dan batu bara.

Namun, ia mengklaim pihaknya sudah mengidentifikasi sektor potensial yang nantinya akan menggantikan porsi perkebunan dan pertambangan supaya ekonomi di ibu kota baru bisa melengkapi DKI Jakarta.

Amalia mengatakan nantinya akan dibangun industri manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam Kaltim, seperti oleokimia dan biofuel yang berbahan baku kelapa sawit.

"Caranya harus lakukan transformasi ekonomi Kaltim sehingga tidak lagi bergantung pada komoditas non-olahan yang selama ini Kaltim bergantung pada CPO dan batu bara dan karena dia sangat bergantung pada CPO dan batu bara, sehingga perekonomian Kaltim sangat rentan," jelasnya.

Dia meyakini IKN bakal menjadi kunci pertumbuhan ekonomi RI dapat melenggang di atas 5 persen pasca covid-19. Bila tidak ada IKN, ia menilai bakal berat melakukan transformasi ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengantar Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.

Ia menambahkan kalau pihaknya bakal menciptakan rantai pasokan dari pulau dan provinsi di sekitar IKN melalui peningkatan hubungan erat dengan DKI. Ia mengklaim Kaltim tidak akan mengambil kue pertumbuhan ekonomi DKI meski mengambil alih takhta sebagai ibu kota negara.

"Kaltim nanti akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan timur lainnya agar bergerak, akan menjadi lokomotif sehingga menarik provinsi lain di kawasan timur untuk bergerak sehingga peran ekonomi kita akan bergeser," tutupnya.