Realisasi Pencairan Subsidi BBM hingga Listrik Capai Rp59,5 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penyaluran anggaran subsidi energi seperti BBM, LPG, hingga listrik telah mencapai Rp59,5 triliun pada semester I 2021. Realisasinya setara 53,84 persen dari alokasi pagu Rp110,5 triliun di APBN 2021.

Berdasarkan bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Senin (12/7), realisasi penyaluran anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp34,3 triliun. Jumlahnya setara 60,3 persen dari pagu Rp56,9 triliun.

Realisasi ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp25,4 triliun. Namun, secara persentase, pagu masih tertinggal dari tahun lalu.

Pasalnya, pada tahun lalu, reliasasi sudah lalu mencapai 61,7 persen dari pagu Rp41,1 triliun.

"Realisasi subsidi BBM dan LPG lebih tinggi (dari tahun lalu) termasuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya Rp6,8 triliun," terang Sri Mulyani dalam paparannya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sementara realisasi penyaluran subsidi listrik mencapai Rp25,2 triliun pada semester I 2021. Jumlahnya setara 47,1 persen dari pagu Rp53,6 triliun.

Realisasinya juga lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp22,9 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp54,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

"Realisasi subsidi listrik lebih tinggi karena sudah termasuk realisasi diskon listrik untuk rumah tangga dan UMKM p5,5 triliun," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah turut mencatat realisasi penyaluran subsidi non energi mencapai Rp20,4 triliun pada semester I 2021. Jumlahnya baru 31,48 persen dari pagu Rp64,8 triliun.

Realisasinya berasal dari penyaluran subsidi pupuk Rp5,2 triliun, bunga KUR Rp8 triliun, penjaminan UMKM, korporasi dan BUMN Rp800 miliar, dan subsidi pajak Rp5 triliun.

Kendati begitu, pemerintah memperkirakan realisasi penyaluran subsidi non energi bakal bengkak hampir dua kali lipat mencapai Rp1201, triliun.

Hal ini karena ada peningkatan anggaran untuk sejumlah program subsidi di PEN, seperti; untuk subsidi bunga KUR, bunga UMKM, penjaminan UMKM, korporasi, dan BUMN, hingga pajak ditanggung pemerintah.