Banggar DPR Minta Menkeu Buat Skenario Terburuk Tangani Covid

CNN Indonesia | Senin, 12/07/2021 23:03 WIB
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai skenario terburuk penanganan covid-19 diperlukan karena pandemi berdampak luas terhadap berbagai sektor. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai skenario terburuk penanganan covid-19 diperlukan karena pandemi berdampak luas terhadap berbagai sektor. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan delapan catatan untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama pandemi covid-19.

Pertama, pemerintah harus membuat skenario terburuk dalam penanganan Covid-19. Skenario diperlukan karena wabah itu berdampak luas terhadap sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

"Sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang besar," ucap Said dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Senin (12/7).


Kedua, pemerintah dapat menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) periode 2020. Namun, dengan catatan pemerintah masih butuh untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ketiga, pemerintah perlu membuat proses perencanaan pelaksanaan dan monitoring anggaran daerah yang terintegrasi dalam sistem teknologi informasi. Dengan demikian, sistem itu dapat dikontrol oleh pemerintah pusat.

"Agar efektif, efisien, dan akuntabilitas fiskal yang diperuntukkan untuk kepentingan daerah bisa berjalan dengan baik," kata Said.

Keempat, Banggar berharap penyertaan modal negara (PMN) di BUMN dapat membuat perusahaan lebih sehat, kuat, dan kredibel. Kelima, pemerintah perlu memperhatikan kebijakan subsidi kuota internet bagi siswa dan guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk daerah 3T.

Keenam, pemerintah pusat perlu menggandeng pemerintah daerah dalam melakukan realokasi anggaran. Ketujuh, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk kebutuhan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan PPKM darurat dan percepatan vaksinasi.

Kedelapan, pemerintah perlu segera merealisasikan kesepakatan dengan Komisi XI DPR tentang cukai terhadap bahan baku berbahan plastik. Hal ini demi mengerek penerimaan perpajakan di tengah pandemi Covid-19.

[Gambas:Video CNN]



(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK