Bansos Telat Cair, Bukti Mensos Gagal Perbarui Data Terpadu

Pemerintah menjanjikan sejumlah bansos selama PPKM darurat, meliputi bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) bagi penerima bansos tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya, bansos beras mulai disalurkan pada hari ini, Rabu (14/7).

Lalu, bansos tunai kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat. Bansos tunai akan diberikan untuk dua bulan dari Juli-Agustus, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp600 ribu per penerima.

Targetnya, bansos tunai bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lambat akhir pekan ini.

Selain itu, pemerintah juga menjanjikan penyaluran PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa pada Juli ini. Bansos tersebut dibayarkan untuk tiga bulan atau jatah pada kuartal III 2021. Sayangnya, masyarakat belum mengantongi pencairan bansos selama PPKM darurat tersebut.

Meskipun bansos diperpanjang, Kepala Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman menyiratkan anggaran bansos masih perlu ditambah. Sebab, skala PPKM Darurat diperluas tidak hanya Jawa-Bali, tetapi juga di luar Jawa-Bali.

Belum lagi, ada perkiraan PPKM darurat diperpanjang dan masih akan diperluas. Di sisi lain, tekanan ekonomi masyarakat tahun ini semakin berat karena sudah melalui pandemi selama lebih dari setahun. Karenanya, Rizal menilai bansos yang ada tidak cukup untuk menanggulangi dampak dari PPKM darurat.

"Dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi PSBB beberapa kali, tapi hanya lokal per wilayah, kalau sekarang seluruh Jawa Bali dan beberapa provinsi lain, bahkan bisa jadi seluruh provinsi sehingga bansos harus ditingkatkan," katanya.  

Idealnya, dana bansos dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 bisa dikerek dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp234,33 triliun. Ndilalah, pemerintah malah memangkas dana perlindungan sosial menjadi Rp153,86 triliun.

Hal ini, menurut dia, menunjukkan bahwa pemerintah belum siap dengan penyaluran bansos PPKM darurat sehingga penyalurannya pun tidak kunjung terealisasi. Maklum saja, lonjakan kasus covid-19 akibat varian delta belum diantisipasi sebelumnya oleh semua pihak termasuk pemerintah.

"Tampaknya kondisi ini tidak diimbangi dengan kesiapan bansos meskipun banyak juga informasi bahwa bansos akan segera diturunkan, tapi ini sudah masuk minggu kedua, ini termasuk agak telat," imbuhnya.

Selain minimnya persiapan, ia sepakat dengan Fithra bahwa lambatnya penyaluran bansos dipicu oleh permasalahan data penerima. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut, maka berdampak pada konsumsi masyarakat yang bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya efektivitas PPKM darurat.

"Makanya bansos ini harus segera digelontorkan kalau bicara masalah birokrasi harus dipercepat, database segera divalidasi dan didistribusikan, kuncinya di sana. Sebab, masyarakat sudah teriak semua, terutama masyarakat yang tidak punya income (penghasilan)," jelasnya.

Ketua Satuan Tugas BST PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengaku belum ada penyaluran bansos selama PPKM darurat karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial. Informasi terbaru, data dan dana dari Kementerian Sosial telah diterima pada Selasa (13/7).

"Belum ada penyaluran, kami masih menunggu perintah dari Kementerian Sosial," tandasnya.

Usai data dan dana diterima, maka targetnya bansos bisa disalurkan pada hari ini, Rabu (14/7) atau esok, Kamis (15/7). Selama PPKM darurat PT Pos akan mengantarkan bansos secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.