Pemerintah Petakan Aset Debitur BLBI yang Paling Mudah Disita

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengaku tengah memetakan aset-aset debitur dan obligor yang paling mudah disita lebih dulu oleh negara.

"Jadi kita terus memetakan dan kita akan terus upayakan untuk mendapatkan aset yang menurut kita bisa terlebih dahulu bisa kita eksekusi," ungkap Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Rionald Silaban di forum diskusi virtual bersama media, Jumat (30/7).

Langkah ini dilakukan agar proses pengejaran aset-aset debitur BLBI bisa segera terealisasi. Selain itu, ia mengatakan Satgas juga menambah sumber daya manusia dalam proses pengejaran ini.

Salah satunya dengan melibatkan Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani. Ani, sapaan akrabnya, merupakan anak buah Rio yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu.

"Ini masih terus dikerjakan, Bu Ani di sini juga ikut jadi tim," imbuhnya.

Sebelumnya, Rio mengatakan pemerintah telah meneliti dokumen terkait kasus BLBI. Dokumen itu menjadi acuan untuk menentukan tindakan yang akan ditempuh oleh Satgas BLBI nantinya.

"Masing-masing tim tersebut meneliti persiapan dokumen, juga melihat beberapa angle dari apa yang hendak dilakukan," katanya.

Namun, ia enggan merinci dokumen serta tindakan yang akan diambil oleh Satgas nantinya. Sebab, ini merupakan bagian dari proses tagih utang BLBI.

"Kami sudah melaporkan kepada ibu menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dan kami akan melaporkan kepada dewan pengarah sebelum kami ambil tindakan," ucapnya.

Secara total, utang obligor dan debitur BLBI yang akan dikejar oleh satgas mencapai Rp110,45 triliun. Targetnya, semua utang BLBI yang merupakan aset negara itu bisa diselesaikan dalam tiga tahun.

Utang BLBI merupakan hak tagih negara. Dana talangan (bailout) tersebut diberikan saat krisis perbankan pada 1997-1998 lalu kepada obligor maupun debitur yang mengalami kesulitan finansial akibat krisis.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali memerintahkan Satgas untuk segera mengeksekusi aset.

"Terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear, dokumen-dokumennya supaya segera dilakukan eksekusi," kata Mahfud, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]