Sentilan China Kepada Perusahaan Raksasa Buat US$1,2 T Nguap

Sentilan Pemerintah China kepada perusahaan swasta kelas kakap di negaranya, seperti Alibaba dan Tencent, membuat nilai kapitalisasi pasar sebesar US$1,2 triliun (setara Rp17.175 triliun) menguap begitu saja. Kondisi ini mengkhawatirkan masa depan inovasi di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Pemerintah China mengklaim tindakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi ekonomi dan masyarakat dari ketidakstabilan. Selain itu, Pemerintah China ingin mengurangi kekhawatiran mengenai pekerjaan yang berlebihan, privasi data dan ketidaksetaraan dalam pendidikan.

Namun, dilansir CNN Business, Rabu (4/8), sejumlah pengamat justru memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai tindakan keras Pemerintah China itu bertujuan untuk mengendalikan perusahaan, terutama sektor swasta.

"Pada akhirnya, tindakan keras Beijing (Pemerintah China) terhadap bisnis swasta adalah tentang kontrol," kata peneliti di Hinrich Foundation Alex Capri.

"Prioritas utama adalah mencegah perilaku perusahaan swasta yang dapat menimbulkan kegiatan lebih independen dan berpotensi non-konformis yang merusak model negara-sentris China," lanjutnya.

Sikap keras Pemerintah China kepada perusahaan swasta dimulai dari sektor teknologi, yakni kepada Ant Group. Pemerintah meminta Ant Group merestrukturisasi operasionalnya, sehingga perusahaan yang terkenal dengan dengan aplikasi pembayaran Alipay itu menunda rencana IPO.

Tak hanya berhenti di situ, Pemerintah China juga mengenakan denda kepada Alibaba (BABA) sebesar US$2,8 miliar. Denda dibebankan kepada perusahaan besutan Jack Ma lantaran dugaan melakukan praktik monopoli.

Perusahaan lain, Tencent (TCEHY) dan platform e-commerce Pinduoduo (PDD), juga ikut diseret ke depan pihak berwenang atas tuduhan perilaku persaingan tak sehat.

Tindakan itu menjadi sorotan Goldman Sachs. Dalam laporannya, Goldman Sachs menyatakan sikap keras tersebut belum pernah terjadi sebelumnya baik dari sisi intensitas tindakan, ruang lingkup, hingga kecepatan pengumuman kebijakan.

Tindakan keras Pemerintah China itu juga dikhawatirkan dapat membunuh semangat kewirausahaan penduduk Negeri Tirai Bambu.

"Peningkatan kontrol juga memberi sinyal kepada pengusaha swasta bahwa mereka sekarang harus memperhatikan langkah mereka lebih hati-hati dan membawa bisnis mereka sejalan dengan pedoman atau kepemimpinan partai," ungkap Direktur SOAS China Institute di SOAS University of London Steve Tsang.