Xi Jinping Janji Redistribusi Harta Si Kaya dan Miskin

Presiden China Xi Jinping membuat janji baru yang cukup berani yakni mendistribusikan kembali kekayaan di negara itu. Janji tersebut menambah tekanan pada penduduk tajir serta perusahaan kelas kakap di China.

Melansir dari CNN, Rabu (18/8), janji itu disampaikan oleh Xi Jinping dalam pidatonya yang diterbitkan oleh kantor berita resmi China, Xinhua. Dalam ringkasan pidatonya, Xi Jinping mengatakan bahwa pemerintah harus membangun sistem untuk mendistribusikan kembali kekayaan demi keadilan sosial.

Dia menilai perlu mengatur secara wajar pendapatan yang terlalu tinggi. Selain itu, ia memandang perlu mendorong orang serta perusahaan berpenghasilan tinggi untuk lebih banyak kembali ke masyarakat.

Xinhua tidak mendetailkan cara Xi Jinping untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, penggalan pidato itu memberikan sinyal bahwa Pemerintah China bisa saja mempertimbangkan skema perpajakan atau cara lain untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan.

Sebelumnya, ia memang sempat menyinggung mengenai kemakmuran bersama (common prosperity) dalam sebuah pidato.

"Kemakmuran bersama adalah kemakmuran semua orang. Bukan kemakmuran segelintir orang," ujarnya beberapa waktu lalu.

Frasa kemakmuran bersama itu memiliki arti sejarah bagi China. Pemimpin China terdahulu, Mao Zedong juga pernah menggunakan frasa common prosperity untuk menggagas reformasi ekonomi yang mengambil alih kekuasaan dari tuan tanah dan petani kaya pada periode 1950-an.

Kematiannya pada 1976, menandai berakhirnya revolusi kebudayaan. Setelah itu, China memulai dekade liberalisasi ekonomi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor swasta China beserta jumlah kekayaan swasta meningkat tajam. Bahkan, pada 2019, jumlah orang kaya China melampaui jumlah orang kaya AS yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Sayangnya, fenomena itu diikuti fakta bahwa tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan warga pedesaan dan perkotaan di China meningkat.

Masalah itu tampaknya membuat Xi Jinping kesal sehingga mengambil langkah redistribusi kekayaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah China memulai tindakan tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perusahaan teknologi, keuangan, pendidikan, dan sektor lainnya. Dalihnya, untuk membendung risiko keuangan, melindungi ekonomi dan memberantas korupsi.

Pemerintahnya juga menilai perlu menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan rakyat. Regulator tampaknya menyalahkan sektor swasta karena menciptakan masalah sosial ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

Namun, tindakan tegas terhadap perusahaan swasta telah mengguncang investor global. Hal ini juga memicu kekhawatiran tentang prospek inovasi dan pertumbuhan ekonomi China.