Mengenal Holding Ultra Mikro BUMN dan Manfaat untuk Nasabah

Pemerintah resmi membentuk holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (13/9). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi induk holding tersebut.

Pembentukan holding ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengalihan (inbreng) saham pemerintah di PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebesar Rp54,7 triliun kepada BRI.

Pengalihan saham Pegadaian dan PNM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Persero (Persero) BRI.

Selain itu, pengalihan saham juga didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada Modal Saham BRI.

Dengan holding, masing-masing perusahaan akan memiliki tugas masing-masing untuk mengerek kredit ke sektor UMKM.

Misalnya, BRI, perusahaan akan fokus dalam pencarian pendanaan. Sementara, Pegadaian dan PNM akan fokus menyalurkan kredit.

Pemerintah menargetkan pembentukan holding ultra mikro akan meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM. Sebab, pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan akses permodalan padahal mereka adalah kontributor terbesar bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

"Kalau pemulihan ekonomi didorong oleh usaha mikro, membuat yang mikro menjadi formal, menaruh dia di dalam konteks perbankan, memberikan dia pemberdayaan, maka naik kelasnya akan bisa lebih cepat," ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil dalam keterangan resmi.

Target lainnya, porsi kredit ke UMKM mencapai 30 persen dari total portofolio bank pada 2024 mendatang. Dengan kata lain, jumlah penyaluran kredit untuk UMKM akan meningkat.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan masyarakat dari holding ultra mikro. Pertama, memberikan biaya pinjaman dana yang lebih murah.

Kedua, jangkauan pembiayaan akan lebih luas. Ketiga, masyarakat akan semakin mudah mengajukan pembiayaan.

"Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro," ujar Erick.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pelaku usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, 15 juta nasabah sudah mendapatkan pendanaan dari bank.

Hal ini berarti masih ada 30 juta pihak yang membutuhkan pendanaan tambahan. Holding ultra mikro bisa menyasar 30 juta calon nasabah tersebut.

Kendati begitu, Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira mengungkapkan holding ultra mikro tak serta membuat bunga yang dibebankan lembaga keuangan ke pelaku usaha mikro menjadi murah.

"Ini tergantung dari dana pemanfaatan rights issue BRI akan mengalir berapa porsinya ke pembiayaan usaha mikro, apakah ada jaminan seluruhnya akan disalurkan dalam bentuk kredit murah," papar Bhima.

Ia menilai BRI juga memiliki agenda korporasi tersendiri yang berbeda dengan Pegadaian dan PNM. Bhima khawatir sebagian dana akan digunakan untuk rencana bisnis BRI di luar pembiayaan usaha mikro.

Namun, Bhima mengingatkan semakin banyak pihak yang membutuhkan modal untuk membangun usaha. Masalahnya, banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH) karena pandemi covid-19.

"Sebagian terpaksa menjadi pengusaha mikro untuk bertahan. Jadi dukungan pendanaan sangat penting agar mereka bisa bertahan," jelas Bhima.

Diketahui, BRI tengah melakukan rights issue dalam rangka pembentukan holding ultra mikro.

Perusahaan menawarkan 28.213.191.604 saham seri B dengan nominal Rp50 per saham. BRI menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp3.400 per saham.

Jika dihitung, maka BRI berpotensi meraup dana segar mencapai Rp95,92 triliun. Dana itu berasal dari penyetoran modal negara dari modal yang ditempatkan di Pegadaian senilai Rp48,67 triliun dan PNM senilai Rp6,1 triliun.

Artinya, BRI akan mendapatkan dana segar sebesar Rp41 triliun dari investor umum atau publik.

[Gambas:Video CNN]