ANALISIS

Erick Thohir, Korupsi BUMN dan Kewajiban Bawa ke Ranah Hukum

Dinda Audriene | CNN Indonesia
Rabu, 29 Sep 2021 06:36 WIB
Pengamat meminta Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab soal ucapannya terkait korupsi di sejumlah BUMN paling tidak dengan membawanya ke penegak hukum. Pengamat meminta Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab soal ucapannya terkait korupsi di sejumlah BUMN paling tidak dengan membawanya ke penegak hukum. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencium aroma korupsi di beberapa perusahaan pelat merah. Perusahaan itu adalah PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dan PT Krakatau Steel (Persero).

'Bau-bau' korupsi terendus di balik tumpukan utang masing-masing perusahaan. PTPN III, selaku induk holding perkebunan perusahaan pelat merah disebut memiliki utang hingga Rp43 triliun.

"Utang Rp43 triliun itu adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung," ungkap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9) lalu.


Sementara untuk Krakatau Steel, Erick menyebut bau korupsi tercium dari utang perusahaan yang sempat tembus US$2 miliar atau Rp28,4 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dolar AS). Utang Krakatau Steel menumpuk lantaran berinvestasi di fasilitas blast furnace.

"Krakatau Steel punya utang US$2 miliar. Salah satunya (karena) investasi US$850 juta dari proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi," ucap Erick dalam Talkshow Bangkit Bareng, Selasa (28/9).

Erick pelan-pelan membongkar lagi 'penyakit lama' BUMN. Mulai dari proyek gagal, utang, hingga dugaan korupsi.

Ia mengaku akan mengejar seluruh pihak yang merugikan perusahaan pelat merah. Menurut Erick, seluruh proses bisnis yang salah harus diperbaiki.

Meski begitu, Erick tak merinci lebih lanjut apakah pihaknya sudah berhasil mendapatkan bukti tindak pidana korupsi di tubuh PTPN dan Krakatau Steel atau sebenarnya baru mulai mencari bukti.

Ia juga tak menjelaskan apakah Kementerian BUMN sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satu demi satu rahasia BUMN dibuka. Namun, belum ada kepastian apakah dugaan korupsi itu benar-benar diusut atau tidak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan Erick harus bertanggung jawab dengan ucapannya. Minimal, Kementerian BUMN menggandeng Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit PTPN dan Krakatau Steel.

"Pernyataan ini penting untuk ditindaklanjuti. Masyarakat berharap ada proses hukum yang lebih konkret, baik dari Kementerian BUMN atau pemerintah selaku pemegang saham (perusahaan pelat merah)," ucap Abra kepada CNNIndonesia.com.

Audit juga perlu dilakukan agar masyarakat tahu pangkal masalah di masing-masing BUMN. Pasalnya, kalau ada apa-apa di tubuh BUMN, keuangan perusahaan cekak, tidak bisa bayar utang, ujung-ujungnya minta bantuan pemerintah.

Pemerintah bantu dengan menyuntikkan dana lewat penyertaan modal negara (PMN). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang artinya ada uang rakyat di tubuh BUMN.

"(Pak Erick) jangan hanya gimmick, terkesan seperti tegas, tapi tidak ada tindak lanjut," kata Abra.

Sementara, Abra menyebut hasil audit bisa menjadi bahan Kementerian BUMN untuk melanjutkan proses ke jalur hukum. Dari proses tersebut, maka ada kemungkinan dana yang dikorupsi atau kerugian BUMN dikembalikan oleh pelaku.

"Itu (pengembalian) dibutuhkan untuk mengurangi beban APBN yang membantu menyehatkan BUMN itu," terang Abra.

Jika tak ada tindakan konkret dari Kementerian BUMN, Abra khawatir akan timbul stigma negatif di institusi yang disebut oleh Erick, yakni PTPN dan Krakatau Steel. Tak hanya bagi perusahaan, tapi juga karyawan-karyawannya.

"Ada dampak reputasi ke BUMN dan manajemen, direksi, pegawai," imbuh Abra.

Ia mencontohkan karyawan yang bekerja di PTPN dan Krakatau Steel bisa saja mendapatkan cap negatif dari publik karena pernyataan Erick terkait indikasi korupsi di perusahaan.

"Harus ada proses hukum, jangan sampai mereka (manajemen perusahaan) dibebani stigma negatif. Orang kan berspekulasi," tutur Abra.

Menurut Abra, Kementerian BUMN juga harus membuka hasil audit atau proses hukum yang sedang dilakukan ke publik. Jangan sampai, informasi yang sampai ke telinga masyarakat tidak utuh.

"Misalnya ini masalah lampau, manajemen lama ikut terkena stigma negatif. Padahal tidak jelas di era mana, periode kapan. Direksi dirugikan kalau tidak diungkap jelas," papar Abra.

Pengawasan Proyek BUMN Secara Ketat

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER