Jambi Sebut Sri Mulyani 'Kambing Hitamkan' Pemda soal APBD

CNN Indonesia | Rabu, 13/10/2021 17:20 WIB
Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengaku kerap dikambing-hitamkan soal anggaran daerah. Padahal, data yang disampaikan Menkeu hanya angka belaka. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengaku kerap dikambing-hitamkan soal anggaran daerah. Padahal, data yang disampaikan Menkeu hanya angka belaka. (Dok. Istimewa via detikcom).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Jambi Syarif Fasha blak-blakan menyebut bahwa pemerintah pusat mengkambing-hitamkan pemerintah daerah (pemda) soal rendahnya penyerapan anggaran daerah. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyampaikan kepada publik dan media soal penyerapan daerah yang minim hingga mengendapkan simpanan triliunan rupiah di bank daerah.

Padahal, Syarif menegaskan bahwa hal itu tidak lah benar. Ia malah mengungkapkan data yang disampaikan hanya angka belaka. Realitanya, transfer ke daerah dilakukan setiap kuartal atawa setiap bulan bergantung aturan teknisnya.

"Pemda selalu menjadi kambing hitam, nanti media nasional menyoroti bahwa dana pemda menumpuk, dana APBN sudah ratusan triliun tidak dibelanjakan daerah. Demikian penjelasan menteri keuangan," ujarnya pada acara webinar Kementerian Dalam Negeri: "Mengukur Kapasitas Perubahan APBD TA 2021 dalam Penanganan Covid-19," Rabu (13/10).


Ia pun meminta pemerintah pusat untuk mengklarifikasi tuduhan yang sering dialamatkan kepada pemda bahwa banyak dana yang menumpuk di celengan daerah.

Boro-boro punya dana menumpuk, ia memaparkan bahwa selama pandemi ini pihaknya malah harus gali tutup lubang karena pendapatan asli daerah (PAD) anjlok berat.

Di samping itu, ia menyebut transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dipangkas rata-rata 2,3 persen.

Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut di masa pandemi usulan dari DPRD juga cenderung naik, sehingga pihaknya harus putar otak memenuhi kebutuhan yang naik dari pendapatan yang anjlok.

"Media dan publik menganggap kami pemda menumpuk dana di perbankan, tapi dana tidak ada, mohon diklarifikasi jangan pemda kami dikambinghitamkan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak kebutuhan daerah yang harus dipenuhi oleh dunia usaha dalam bentuk CSR barang bantuan karena pemerintah pusat me-refocusing dana daerah.

Ia membeberkan bantuan barang setara Rp30 miliar dari pengusaha dan dunia internasional untuk penanganan covid-19, seperti masker, ventilator, hingga oksigen.



HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK