Jambi Sebut Sri Mulyani 'Kambing Hitamkan' Pemda soal APBD

Syarif juga menyoroti soal petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang kerap terbit akhir kuartal II. Molornya penurunan juknis mempersulit pemda dalam menyerap APBD karena tender baru bisa dilakukan pada kuartal III atau setelah juknis turun.

Itu pun, kata dia, kalau aturan tak berubah-ubah. Seringnya, aturan dari pusat soal pencairan dana berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga pemda harus melakukan penyesuaian lagi.

"Itu permasalahan yang dihadapi daerah, meskipun PAD tertekan kami harus konsisten menangani covid-19," terang dia.

Pernyataan Syarif langsung dibantah oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto. Ia menegaskan data menunjukkan penyerapan oleh daerah memang lamban.

Ia menyebut rata-rata serapan belanja daerah secara agregat baru 49,56 persen per September 2021 atau per kuartal III tahun ini. Serapan tertinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 57,34 persen dan serapan terendah ada di NTT sebesar 36,08 persen.

Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD di kisaran 61,2 persen atau lebih tinggi dari realisasi belanja APBD. Hal ini, kata Astera menunjukkan serapan belanja yang belum optimal dan berdampak pada tingginya nilai simpanan pemda di perbankan.

"Kami tidak mengkambinghitamkan pemda, justru yang kami lakukan adalah kami ingin bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.

Kendati tak menampik bahwa DAU baru dikirimkan ke daerah bila pemda sudah memenuhi syarat administrasi, namun ia menyebut data yang dipaparkan Kemenkeu bukan sekadar angka saja.

"DAU jumlah setiap bulan dikirim ke daerah. Jadi, mohon pemda daerah dicek betul karena kalau enggak terima DAU langsung nyetrum ke kami langsung dihubungi, kok DAU enggak diterima," imbuhnya.

Dari data Kemenkeu, ia menyampaikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per September 2021 mencapai Rp541,47 triliun namun penyerapan baru 68,1 persen. Realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 82,4 persen.

Ia menyebut realisasi DAU dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) juga rendah, untuk DAU baru 78,5 persen dan DAK fisik baru 58,85 persen untuk periode sama.

"Merespons yang disampaikan Pak Walkot jadi bukan cuma angka tapi sudah disampaikan betul ke daerah total Rp541,47 triliun. Ini memang menurun dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.