Menkeu Mandatkan PT SMI Tangani Pandemi, Dorong Ekonomi Berkelanjutan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mendapatkan mandat langsung dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, untuk membantu penanganan dan antisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, PT SMI diharapkan bisa melahirkan program-program yang mendukung dua fokus pemerintah tersebut.

"PT SMI sebagai SMV dari Kementerian Keuangan harus mampu belajar dari situasi hari ini, untuk kemudian bisa merumuskan program nyata yang sudah terjadi, yang nyata sudah ada, yang menyebabkan kita mungkin perlu memperbaiki agar Indonesia mampu siap dari kemampuan menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Indonesia Sustainable Development Day 2021 (ISDD) yang merupakan kerja sama PT SMI dengan CNN Indonesia, Rabu (10/11).

Menkeu mengungkapkan bahwa ahli kesehatan di dunia sepakat akan ada potensi kemunculan pandemi pada masa yang akan datang, setelah pandemi Covid-19 melanda dunia selama 20 bulan terakhir. Oleh sebab itu, setiap negara hendaknya mempersiapkan diri mengantisipasi dampak pandemi, salah satunya melalui sistem kesehatan yang handal. Tujuannya, agar dampak pandemi terhadap kesehatan maupun perekonomian tidak separah pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Semua ahli kesehatan di dunia mengatakan pandemi ini bukanlah yang terakhir, artinya kemungkinan terjadinya pandemi-pandemi yang akan datang itu bisa saja akan terjadi. Sekarang, persoalan dari dunia adalah bagaimana dunia, masing-masing negara menyiapkan diri apabila pandemi akan terjadi lagi. Apakah kita memiliki kesiapan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang sungguh luar biasa seperti yang kita lihat dalam 20 bulan terakhir dimana seluruh dunia lumpuh, ekonomi berhenti, dan set back dari development goals," ujarnya.

Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan menugaskan PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis untuk ikut serta membangun sistem kesehatan yang handal di seluruh daerah.

Dalam hal ini, Menkeu meminta agar PT SMI tidak hanya turun tangan lewat pembiayaan pada infrastruktur kesehatan atau berbasis proyek, namun lebih dari itu Menkeu mengharapkan PT SMI dapat ikut serta dalam pembiayaan berbasis program atau kebijakan.

Serupa, Menkeu juga meminta PT SMI untuk terlibat pada pembiayaan berbasis program pada sektor pembangunan berkelanjutan, salah satunya energi baru terbarukan (renewable energy).

Menkeu menegaskan pengembangan Energy Baru Terbarukan (EBT) untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim (climate change) membutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) lantaran baik dari sisi target maupun biaya diakuinya cukup ambisius.

"Area ini yang saya minta PT SMI tidak hanya fokus pikirkan project base, walaupun ini tetap penting, (renewable energy) akan menjadi hal yang penting dan berkembang. PT SMI adalah SMV tidak hanya project base tapi juga masuk dalam program, artinya tekuni dari sisi policy design," imbuhnya.

Ribuan Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa estimasi biaya mitigasi climate change tidak murah. Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp3.779 triliun hingga 2030.

Febrio menilai PT SMI memiliki peran strategi dalam pencapaian target tersebut. "Peran PT SMI akan menjadi sangat strategis bagaimana bisa menjadi enabler dan bahkan menjadi pelaku dalam konteks melakukan agenda mitigasi climate change," ujarnya.

Dana tersebut paling banyak dialokasikan untuk sektor energi dan transportasi, yakni Rp3.500 triliun. Beliau mengatakan pemerintah telah melakukan penandaan APBN untuk climate change atau climate budget tagging sejak 2016 lalu.

Secara akumulatif dalam 4 tahun terakhir, realisasi APBN terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai Rp347,04 triliun atau Rp86,76 triliun per tahun. Namun, melihat kebutuhan biaya yang besar masih diperlukan mobilisasi tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi diharapkan dari sektor private (swasta).

"Bukan hanya menjadi ancaman, kita tidak fokus pada ancamannya tetapi juga bersama-sama kita melihat ini sebagai peluang shifting struktur perekonomian kita dari non renewable menjadi renewable. Ini bisnis yang sangat besar dan pengusaha sudah melihat ini dan melakukan antisipasi bersama pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, mengatakan pemerintah telah melahirkan berbagai alternatif instrumen dan skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya proyek infrastruktur berkelanjutan.

Sejumlah skema pembiayaan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, termasuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan blended finance dengan PT SMI ikut serta di dalamnya.

"Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, biasanya kita bergantung dari APBN dan APBD saja, kita tahu itu sangat tidak cukup. Untuk itu, pemerintah mulai inovasi mencari berbagai alternatif skema untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Kami sudah ada beberapa, pertama KPBU, kami juga usung blended financing, kami juga punya SDG Indonesia One (SIO), pinjaman dari PT SMI yang didorong lebih besar selama pandemi, dan revisi UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)," tuturnya.

Ia menjelaskan skema blended finance menggabungkan sejumlah skema pembiayaan sehingga tidak terpaku pada satu jenis pendanaan saja. Dengan demikian, pemerintah bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, lanjutnya, Kementerian Keuangan mempercayakan pengelolaan dana blended finance kepada PT SMI melalui platform SDG Indonesia One (SIO).

"Kami menyadari APBN seringkali mempunyai keterbatasan, jadi kami menugasi PT SMI untuk membentuk platform untuk bisa meng-capture, bisa menjalankan blended finance ini secara lebih dinamis, secara lebih agile, secara lebihi fleksibel, sehingga akhirnya PT SMI meluncurkan platform SDG Indonesia One (SIO) di tahun 2018," katanya.

3 Dukungan SMI

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, menambahkan bahwa PT SMI telah memberikan dukungan pada proyek sektor publik dalam tiga bentuk, yakni Pinjaman Daerah reguler, Pinjaman PEN Daerah dan Dukungan Program PEN, serta Fasilitas Penyiapan Proyek.

Untuk dukungan dalam bentuk Pinjaman Daerah reguler, PT SMI telah memberikan komitmen pembiayaan sebesar Rp 6,65 triliun kepada 29 Pemda. PT SMI juga mencatatkan komitmen pembiayaan sebesar Rp 30,43 triliun kepada 50 Pemda dalam Pinjaman PEN Daerah dan Dukungan Program PEN. Selain itu, tercatat 23 proyek dan 21 Pemda telah menerima dukungan penyiapan proyek dari PT SMI.

"PT SMI menjadi kendaraan Kementerian Keuangan agar bisa mendukung program-program yang dilaksanakan atau dicanangkan pemerintah, khususnya untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi di daerah yang sedang berjalan lewat PEN, dan juga dalam arti yang lebih luas mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah," katanya.

Ia menuturkan penyaluran pembiayaan melalui Pinjaman Daerah reguler serta Pinjaman PEN Daerah dan Dukungan Program PEN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tersebut, PT SMI mengembangkan sistem informasi bernama ReFina untuk memfasilitasi proses pengajuan pinjaman Pemda. Selain itu, sistem informasi tersebut dapat memantau pelaksanaan penggunaan pinjaman daerah secara transparan dan akuntabel. 

"Ini wujud dari komitmen transparansi dan akuntabilitas di dalam proses kredit atau proses perolehan pinjaman daerah yang intinya kami membuka diri dan sangat transparan dalam tata kelola permohonan, proses, maupun persetujuan, sehingga harapannya trust level dari kami sebagai institusi yang melaksanakan aktivitas pinjaman daerah juga dapat meningkat," jelasnya.

Chief Economist PT SMI, I Kadek Dian Sutrisna, mengungkapkan berdasarkan studi yang dilakukan oleh PT SMI bekerja sama dengan Bank Dunia, pembiayaan daerah yang disalurkan oleh PT SMI berdampak positif bagi perekonomian warga setempat.

Misalnya, impact evaluation pada RS Karang Asem Bali menemukan bahwa setelah diberikan pembiayaan untuk pengembangan RS, terjadi perbaikan indicator seperti Gross Death Rate (GDR) dan Average Length of Stay (ALOS) dari pasien di RS tersebut. Serupa, impact evaluation pada Pasar Jelojok, Lombok Tengah, juga berdampak positif pada pedagang dan masyarakat sekitar pasar.

"Temuan PT SMI renovasi Pasar Jelojok, Lombok Tengah meningkatkan jumlah okupansi kios hingga 30 persen, meningatkan jumlah pengunjung 15,3 persen, indeks kepuasan masyarakat relatif tinggi 96,9 persen, dan indeks kenaikan perekonomian di sekitar pasar 18 persen," ucapnya.

PT SMI berharap agar semakin banyak serta beragam program yang mendapatkan pembiayaan dari PT SMI. Dengan demikian, akan mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang ujungnya memberikan manfaat positif bagi pembangunan nasional.