Pengusaha Minyak Goreng vs Pemerintah Siapa yang Lebih Kuat?

Pandangan yang sama juga datang dari Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih kuat dan memang bisa lebih kuat dari pengusaha.

"Di sini lah ujian pemerintah sebenarnya, berpihak kepada konglomerat atau rakyat yang daya belinya turun? Problem selama ini ada pada kepatuhan pengusaha sawit dan minyak goreng dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dan masalah marjin keuntungan dengan menjual CPO dan minyak goreng ke luar negeri tinggi," ungkap Bhima.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah tetap perlu menjalankan kebijakan DMO dan HET. Selain itu awasi juga distribusinya di lapangan.

Begitu juga dengan peninjauan pemberian izin HGU kepada pengusaha yang tidak patuh. Yang tak boleh ketinggalan juga adalah membersihkan institusi dari potensi gratifikasi dan korupsi.

"Repot kalau pemerintah tunduk pada permainan pengusaha minyak goreng. Sudah lahan sawit nya sewa HGU ke negara, ketika masyarakat butuh harga terjangkau lalu main dilepas ke mekanisme pasar," sambungnya.

Kendati begitu, Khudori menilai pemerintah sejatinya tidak bisa sekuat itu. Sebab, pemerintah tetap harus memperbolehkan mekanisme pasar bekerja.

"Termasuk soal HET, ini justru menciptakan disparitas harga yang tinggi pada satu komoditas dan ciptakan pasar gelap. Dengan minyak subsidi, orang bisa beli banyak, lalu kemas ulang, dijual lagi, harga jadi mahal karena kemasan," kata Khudori.

Kenyataan lain, sambungnya, bisa melihat polemik minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah bahkan sampai mengubah-ubah kebijakan berkali-kali karena memang tidak bisa melawan pasar.

"Semua kebijakan pemerintah, DMO, DPO, HET, itu melawan pasar, ketika pasar melawan, pemerintah tidak berdaya. Bahkan, kebijakan dari pemerintah sampai tidak ada masa transisinya, jadi kembali ke mekanisme pasar saja," ucapnya.

Menurut Khudori, hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menerapkan kebijakan pungutan pajak ekspor saja. Nantinya, dana bisa digunakan untuk memberi BLT.

Toh, pemberian BLT sudah dirancang dengan program bansos yang telah ada, jadi bisa lebih tepat sasaran karena by name, by address. Selain itu, BLT dengan skema tertutup seperti itu tidak akan membuat APBN jadi boncos.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah akan kalah dengan pasar jika tetap memberlakukan HET tapi tidak punya program penugasan, seperti program BBM bersubsidi dan listrik.

"HET cuma bisa kalau barangnya milik pemerintah saja, seperti BBM, LPG, listrik, itu barang negara, ada BUMN-nya satu untuk urus itu, tidak ada saingan," tandasnya.