Waspada, Ekonomi RI Juga Rentan 'Tertular' Resesi dari Negara Lain
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 07 Jul 2022 07:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menyebut ekonomi RI memang masih bagus dibanding negara lain. Tapi, itu bukan jaminan RI tak bisa tertular resesi yang sedang menghantui negara lain. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Bank Dunia mengingatkan resesi tengah mengintai ekonomi banyak negara sekarang ini. Hal itu merupakan imbas dari perang antara Rusia dengan Ukraina dan gangguan rantai pasok global yang terjadi belakangan ini.
Presiden Bank Dunia David Malpass bahkan mengingatkan beberapa negara sulit menghindari resesi.
"Perang di Ukraina, penguncian di China, gangguan rantai pasok, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari," ungkap Malpass, dikutip dari laman resmi Bank Dunia, Rabu (6/7).
Dalam ilmu ekonomi, suatu negara disebut resesi setelah pertumbuhan mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Yang menarik, Meski meramal sejumlah negara mengalami resesi, Bank Dunia mengisyaratkan Indonesia bebas dari ancaman itu.
Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects periode Juni 2022, ekonomi Indonesia masih diproyeksi tumbuh 5,1 persen. Angka itu memang turun 0,1 persen dari proyeksi yang dirilis Bank Dunia pada Januari 2022.
Tapi tetap lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi RI yang sebesar 3,7 persen pada 2021.
Bahkan, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia semakin bergeliat sampai 2024. Lembaga internasional itu memproyeksi ekonomi RI tembus 5,3 persen pada 2023 dan 2024.
Siapa pun yang melihat angka-angka itu pasti punya pikiran yang sama. Indonesia sedang berada di atas angin.
Di sisi lain, rata-rata ekonomi negara berkembang diprediksi melambat dari 6,6 persen pada 2021 menjadi 3,4 persen pada 2022. Angka itu jauh di bawah rata-rata tahunan yang sebesar 4,8 persen selama 2011 sampai 2019.
Bank Dunia juga memproyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju melambat dari 5,1 persen pada 2021 menjadi 2,6 persen pada 2022. Angkanya akan semakin melambat menjadi 2,2 persen pada 2023.
Tak ayal, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,1 persen menjadi hanya 2,9 persen pada 2022. Prediksi itu melambat dari posisi 2021 yang mencapai 5,7 persen.
Tapi apakah Indonesia benar-benar akan selamat dari resesi ketika banyak negara yang berpotensi jatuh ke jurang resesi?
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad beda pandangan soal itu. Ia menilai Indonesia tak bisa lepas dari potensi resesi.
Sinyal ia tangkap dari lonjakan inflasi di dalam negeri belakangan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi RI tembus 4,35 persen secara tahunan (year on year/YOY) dan 0,61 persen secara bulanan (month to month/MTM) per Juni 2022.
Jika dilihat secara tahunan, realisasi inflasi tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2017 lalu. Saat itu, inflasi RI tembus 4,37 persen.
"Jadi saya kira potensi resesi tetap ada di Indonesia," ungkap Tauhid kepada CNNIndonesia.com.
Inflasi melonjak lantaran semua harga barang naik, dari pangan hingga energi. Semua itu membuat bahan baku industri ikut meningkat.
"Semua harga bahan baku naik, dampaknya ke semua sektor. Misalnya harga pupuk naik, otomatis sektor pertanian yang menggunakan pupuk ikut terdampak," terang Tauhid.
Kenaikan harga barang, sambung Tauhid, akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi otomatis berkurang. Alhasil, ekonomi bisa melambat.
Meski begitu, Tauhid belum punya proyeksi mengenai tren pertumbuhan ekonomi pada 2022 dan 2023. Menurutnya, situasi masih sangat dinamis dan ketidakpastian semakin tinggi akibat perang Rusia-Ukraina yang terus memanas.
Dalam situasi seperti ini, mau tak mau pemerintah harus kembali berkorban dengan menggelontorkan subsidi demi menjaga harga barang di dalam negeri. Tapi, Tauhid mengingatkan pemerintah juga harus tetap selektif demi menjaga APBN tetap sehat.
Selain itu, pemerintah juga harus berupaya menjaga stok pangan. Jangan sampai pasokan pangan menipis dan emak-emak teriak karena harga semakin mahal.
"Ini penting jangan sampai sulit didapat, khususnya yang impor seperti gandum, bawang putih, kedelai. Termasuk minyak goreng meski sudah turun harganya tapi jangan sampai masyarakat sulit mendapatkan," jelas Tauhid.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan ekonomi RI memang masih bagus dibandingkan dengan negara lain saat ini. Jadi, Bank Dunia masih optimistis ekonomi Indonesia terus tumbuh lebih dari 5 persen hingga 2024 mendatang.
Namun, bukan berarti Indonesia bebas dari ancaman resesi. Masalahnya, apa yang terjadi di negara lain akan mempengaruhi nasib Indonesia ke depannya.
Menurut Faisal, Nomura Holdings Inc memproyeksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terkontraksi pada akhir 2022. Jika hal itu menjadi kenyataan, maka akan mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia.
"Potensi resesi jelas ada. Ini ada efek sistemik, artinya mungkin sekarang Indonesia aman, tapi kalau AS kontraksi, lalu mempengaruhi Eropa, lalu ke China, maka akan ada tekanan yang besar ke Indonesia," ungkap Faisal.
Ia mengatakan permintaan dari AS, Eropa, dan China akan berkurang jika ekonomi mereka menyusut. Ekspor RI ke negara-negara tersebut akan menurun, sehingga berpengaruh negatif untuk neraca perdagangan.
"Jadi bagaimana pun harus waspada, masih dinamis ke depannya. Indonesia tetap ada hubungan dengan negara luar," terang Faisal.
Belum lagi inflasi di Indonesia yang semakin tinggi. Semua barang menjadi mahal.
Faisal menjelaskan ada dua jenis inflasi, yakni inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan inflasi karena pasokan terbatas.
"Kalau permintaan naik dan terjadi inflasi itu ekonomi bagus. Yang dikhawatirkan ada inflasi tinggi karena pasokan terbatas jadi harga naik, itu yang terjadi sekarang," papar Faisal.
Ketika inflasi terjadi karena pasokan terbatas dan harga barang mahal, daya beli masyarakat biasanya akan melemah. Alhasil, tingkat konsumsi akan turun.
Sementara, konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketika konsumsi turun, ekonomi akan menyusut. Sebaliknya, jika konsumsi masyarakat melonjak, ekonomi RI akan melompat.
Oleh karena itu, pemerintah punya pekerjaan berat untuk meredam inflasi di dalam negeri. Caranya bisa dengan menambah alokasi subsidi agar harga barang atau produk yang biasa dikonsumsi masyarakat menurun.
"Tambah subsidi agar harga BBM tetap, harga gas tetap, tarif listrik tetap," katanya.
Pemerintah juga harus terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menekan inflasi. Jangan sampai, bank sentral mengerek bunga acuan ketika inflasi tinggi karena pasokan terbatas.
"BI biasanya akan menaikkan bunga acuan ketika inflasi tinggi tapi yang disebabkan karena permintaan naik, bukan kalau pasokan terbatas. Tapi kalau inflasi AS terus naik dan bunga AS naik, maka akan berpengaruh kepada kebijakan BI," ujar Faisal.
Pemerintah dan BI rasa-rasanya memang harus hati-hati dalam membuat kebijakan jika tak ingin Indonesia kembali tergelincir ke jurang resesi seperti beberapa tahun lalu.
"Yang jelas dari kacamata saya 2022 masih positif ekonomi Indonesia, tapi ketidakpastian tinggi pada 2023. Harus tetap waspada," ucapnya.
"Surplus (neraca dagang) terjaga, ini menjadi bantalan ekonomi," tutur Fithra.
Kegiatan ekspor dan impor memang masuk dalam indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi di RI. Jadi, naik atau turunnya ekspor-impor akan mempengaruhi ekonomi domestik.
Namun, kontribusi ekspor-impor pada pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan konsumsi masyarakat. Porsinya tak sampai 50 persen.
Sementara, Fithra mengatakan tak perlu terlalu khawatir dengan inflasi. Pasalnya, ia justru menilai lonjakan inflasi terjadi bukan karena pasokan yang menipis, melainkan jumlah permintaan naik.
"Untuk Indonesia, dari sisi input produksi masih oversupply, artinya tekanan inflasi itu lebih karena didominasi tarikan demand. Makanya ekonomi masih tumbuh baik meski ada inflasi," ungkap Fithra.
Situasi ini berbeda dengan negara lain, di mana pasokan barang mulai terbatas. Dengan demikian, harga naik dan membuat inflasi melonjak.
Kenaikan harga itulah yang akhirnya membuat daya beli masyarakat melemah dan konsumsi menurun. Dengan demikian efeknya buruk untuk pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
"Kalau negara lain input terbatas, akibatnya mereka harus impor dan terpapar harga internasional yang lagi tinggi," terang Fithra.
Kendati Indonesia masih dipandang positif, ia mengingatkan pemerintah tak ongkang-ongkang kaki. Sebab, Fithra melihat pasokan pangan dan energi akan menipis dalam waktu dekat.
Untuk itu, pemerintah harus menggelontorkan banyak subsidi untuk menahan kenaikan harga. Namun, ia sadar APBN sangat terbatas.
Jalan tengahnya, pemerintah harus memberikan subsidi secara tepat dengan skema tertutup. Artinya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak.
"Yang susah subsidi BBM, lebih baik seperti bansos, bantuan langsung tunai, itu jelas spesifik by name by address, betul-betul diberikan kepada yang membutuhkan dan dampaknya signifikan," tutup Fithra.
Bank Dunia mengingatkan resesi tengah mengintai ekonomi banyak negara sekarang ini. Hal itu merupakan imbas dari perang antara Rusia dengan Ukraina dan gangguan rantai pasok global yang terjadi belakangan ini.
Presiden Bank Dunia David Malpass bahkan mengingatkan beberapa negara sulit menghindari resesi.
"Perang di Ukraina, penguncian di China, gangguan rantai pasok, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari," ungkap Malpass, dikutip dari laman resmi Bank Dunia, Rabu (6/7).
Dalam ilmu ekonomi, suatu negara disebut resesi setelah pertumbuhan mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Yang menarik, Meski meramal sejumlah negara mengalami resesi, Bank Dunia mengisyaratkan Indonesia bebas dari ancaman itu.
Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects periode Juni 2022, ekonomi Indonesia masih diproyeksi tumbuh 5,1 persen. Angka itu memang turun 0,1 persen dari proyeksi yang dirilis Bank Dunia pada Januari 2022.
Tapi tetap lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi RI yang sebesar 3,7 persen pada 2021.
Bahkan, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia semakin bergeliat sampai 2024. Lembaga internasional itu memproyeksi ekonomi RI tembus 5,3 persen pada 2023 dan 2024.
Siapa pun yang melihat angka-angka itu pasti punya pikiran yang sama. Indonesia sedang berada di atas angin.
Di sisi lain, rata-rata ekonomi negara berkembang diprediksi melambat dari 6,6 persen pada 2021 menjadi 3,4 persen pada 2022. Angka itu jauh di bawah rata-rata tahunan yang sebesar 4,8 persen selama 2011 sampai 2019.
Bank Dunia juga memproyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju melambat dari 5,1 persen pada 2021 menjadi 2,6 persen pada 2022. Angkanya akan semakin melambat menjadi 2,2 persen pada 2023.
Tak ayal, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,1 persen menjadi hanya 2,9 persen pada 2022. Prediksi itu melambat dari posisi 2021 yang mencapai 5,7 persen.
Tapi apakah Indonesia benar-benar akan selamat dari resesi ketika banyak negara yang berpotensi jatuh ke jurang resesi?
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad beda pandangan soal itu. Ia menilai Indonesia tak bisa lepas dari potensi resesi.
Sinyal ia tangkap dari lonjakan inflasi di dalam negeri belakangan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi RI tembus 4,35 persen secara tahunan (year on year/YOY) dan 0,61 persen secara bulanan (month to month/MTM) per Juni 2022.
Jika dilihat secara tahunan, realisasi inflasi tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2017 lalu. Saat itu, inflasi RI tembus 4,37 persen.
"Jadi saya kira potensi resesi tetap ada di Indonesia," ungkap Tauhid kepada CNNIndonesia.com.
Inflasi melonjak lantaran semua harga barang naik, dari pangan hingga energi. Semua itu membuat bahan baku industri ikut meningkat.
"Semua harga bahan baku naik, dampaknya ke semua sektor. Misalnya harga pupuk naik, otomatis sektor pertanian yang menggunakan pupuk ikut terdampak," terang Tauhid.
Kenaikan harga barang, sambung Tauhid, akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi otomatis berkurang. Alhasil, ekonomi bisa melambat.
Meski begitu, Tauhid belum punya proyeksi mengenai tren pertumbuhan ekonomi pada 2022 dan 2023. Menurutnya, situasi masih sangat dinamis dan ketidakpastian semakin tinggi akibat perang Rusia-Ukraina yang terus memanas.
Dalam situasi seperti ini, mau tak mau pemerintah harus kembali berkorban dengan menggelontorkan subsidi demi menjaga harga barang di dalam negeri. Tapi, Tauhid mengingatkan pemerintah juga harus tetap selektif demi menjaga APBN tetap sehat.
Selain itu, pemerintah juga harus berupaya menjaga stok pangan. Jangan sampai pasokan pangan menipis dan emak-emak teriak karena harga semakin mahal.
"Ini penting jangan sampai sulit didapat, khususnya yang impor seperti gandum, bawang putih, kedelai. Termasuk minyak goreng meski sudah turun harganya tapi jangan sampai masyarakat sulit mendapatkan," jelas Tauhid.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan ekonomi RI memang masih bagus dibandingkan dengan negara lain saat ini. Jadi, Bank Dunia masih optimistis ekonomi Indonesia terus tumbuh lebih dari 5 persen hingga 2024 mendatang.
Namun, bukan berarti Indonesia bebas dari ancaman resesi. Masalahnya, apa yang terjadi di negara lain akan mempengaruhi nasib Indonesia ke depannya.
Menurut Faisal, Nomura Holdings Inc memproyeksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terkontraksi pada akhir 2022. Jika hal itu menjadi kenyataan, maka akan mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia.
"Potensi resesi jelas ada. Ini ada efek sistemik, artinya mungkin sekarang Indonesia aman, tapi kalau AS kontraksi, lalu mempengaruhi Eropa, lalu ke China, maka akan ada tekanan yang besar ke Indonesia," ungkap Faisal.
Ia mengatakan permintaan dari AS, Eropa, dan China akan berkurang jika ekonomi mereka menyusut. Ekspor RI ke negara-negara tersebut akan menurun, sehingga berpengaruh negatif untuk neraca perdagangan.
"Jadi bagaimana pun harus waspada, masih dinamis ke depannya. Indonesia tetap ada hubungan dengan negara luar," terang Faisal.
Belum lagi inflasi di Indonesia yang semakin tinggi. Semua barang menjadi mahal.
Faisal menjelaskan ada dua jenis inflasi, yakni inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan inflasi karena pasokan terbatas.
"Kalau permintaan naik dan terjadi inflasi itu ekonomi bagus. Yang dikhawatirkan ada inflasi tinggi karena pasokan terbatas jadi harga naik, itu yang terjadi sekarang," papar Faisal.
Ketika inflasi terjadi karena pasokan terbatas dan harga barang mahal, daya beli masyarakat biasanya akan melemah. Alhasil, tingkat konsumsi akan turun.
Sementara, konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketika konsumsi turun, ekonomi akan menyusut. Sebaliknya, jika konsumsi masyarakat melonjak, ekonomi RI akan melompat.
Oleh karena itu, pemerintah punya pekerjaan berat untuk meredam inflasi di dalam negeri. Caranya bisa dengan menambah alokasi subsidi agar harga barang atau produk yang biasa dikonsumsi masyarakat menurun.
"Tambah subsidi agar harga BBM tetap, harga gas tetap, tarif listrik tetap," katanya.
Pemerintah juga harus terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menekan inflasi. Jangan sampai, bank sentral mengerek bunga acuan ketika inflasi tinggi karena pasokan terbatas.
"BI biasanya akan menaikkan bunga acuan ketika inflasi tinggi tapi yang disebabkan karena permintaan naik, bukan kalau pasokan terbatas. Tapi kalau inflasi AS terus naik dan bunga AS naik, maka akan berpengaruh kepada kebijakan BI," ujar Faisal.
Pemerintah dan BI rasa-rasanya memang harus hati-hati dalam membuat kebijakan jika tak ingin Indonesia kembali tergelincir ke jurang resesi seperti beberapa tahun lalu.
"Yang jelas dari kacamata saya 2022 masih positif ekonomi Indonesia, tapi ketidakpastian tinggi pada 2023. Harus tetap waspada," ucapnya.
Ekonom menyebut Indonesia masih berpotensi selamat dari jerat resesi yang mengancam negara lain karena tertolong neraca dagang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi memandang Indonesia masih jauh dari ancaman resesi.
Indonesia, kata Faisal, masih punya banyak amunisi agar tetap berada di zona hijau. Salah satunya neraca dagang atau kegiatan ekspor-impor.
BPS mencatat neraca dagang RI surplus US$2,9 miliar pada Mei 2022. Hal ini karena ekspor lebih tinggi dibandingkan ekspor.
Rinciannya, ekspor tembus US$21,5 miliar, sedangkan impor hanya US$18,61 miliar pada Mei 2022.
"Surplus (neraca dagang) terjaga, ini menjadi bantalan ekonomi," tutur Fithra.
Kegiatan ekspor dan impor memang masuk dalam indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi di RI. Jadi, naik atau turunnya ekspor-impor akan mempengaruhi ekonomi domestik.
Namun, kontribusi ekspor-impor pada pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan konsumsi masyarakat. Porsinya tak sampai 50 persen.
Sementara, Fithra mengatakan tak perlu terlalu khawatir dengan inflasi. Pasalnya, ia justru menilai lonjakan inflasi terjadi bukan karena pasokan yang menipis, melainkan jumlah permintaan naik.
"Untuk Indonesia, dari sisi input produksi masih oversupply, artinya tekanan inflasi itu lebih karena didominasi tarikan demand. Makanya ekonomi masih tumbuh baik meski ada inflasi," ungkap Fithra.
Situasi ini berbeda dengan negara lain, di mana pasokan barang mulai terbatas. Dengan demikian, harga naik dan membuat inflasi melonjak.
Kenaikan harga itulah yang akhirnya membuat daya beli masyarakat melemah dan konsumsi menurun. Dengan demikian efeknya buruk untuk pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
"Kalau negara lain input terbatas, akibatnya mereka harus impor dan terpapar harga internasional yang lagi tinggi," terang Fithra.
Kendati Indonesia masih dipandang positif, ia mengingatkan pemerintah tak ongkang-ongkang kaki. Sebab, Fithra melihat pasokan pangan dan energi akan menipis dalam waktu dekat.
Untuk itu, pemerintah harus menggelontorkan banyak subsidi untuk menahan kenaikan harga. Namun, ia sadar APBN sangat terbatas.
Jalan tengahnya, pemerintah harus memberikan subsidi secara tepat dengan skema tertutup. Artinya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak.
"Yang susah subsidi BBM, lebih baik seperti bansos, bantuan langsung tunai, itu jelas spesifik by name by address, betul-betul diberikan kepada yang membutuhkan dan dampaknya signifikan," tutup Fithra.
