Airlangga Klaim 7 Isu Warga Sipil 65 Negara Disepakati di G20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim telah menyepakati secara bulat tujuh isu yang direkomendasikan organisasi masyarakat sipil (C20) dari 65 negara di lima benua di forum Engagement G20.

Airlangga mengatakan bahwa tidak ada satu pun isu dari C20 yang tak ada titik temu. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan Komunike C20 oleh Sherpa C20 Ah Maftuchan kepada dirinya sebagai perwakilan dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau C20 sudah membuat Komunike, berarti sudah selesai. Ya, karena pemerintah punya 12 working group dan sepuluh engagement group, dan hampir seluruh engagement group sudah menghasilkan Komunike, berarti itu sudah bulat di masing-masing engagement group," kata Airlangga di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10).

Ia menambahkan dari kelompok kerja tersebut sudah ada deklarasi dari pemimpin yang nantinya akan menjadi bahan rujukan untuk deklarasi pemimpin selanjutnya yang masih akan dilakukan dalam tiga hingga empat putaran lagi.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut negara Indonesia dalam menampung suara dari masyarakat sipil berbeda dengan negara lain.

"Karena Indonesia membuat empowerment daripada C20 dan hari ini hasilnya sudah ada, package nya sudah diberikan untuk pemerintah. Berarti sudah ada konklusi daripada Civil 20," ujarnya.

Adapun salah satu isu yang direkomendasikan oleh C20 kepada pemerintah yakni Financial Intermediary Fund yang berada pada sektor kesehatan.

Airlangga mengatakan pemerintah saat ini berada pada tahap pengumpulan dana. Terkait mekanisme yang akan diterapkan, kata dia, akan dibahas dalam agenda G20 selanjutnya.

"Dan memang sekarang kita baru tahap mengumpulkan dananya, shift capital, berikut akan dibahas dalam G20 berikutnya. How to discuss mekanisme dan tata kelola," pungkasnya.

Sementara itu, Sherpa C20 Ah Maftuchan mengungkapkan masih ada banyak isu yang belum disetujui secara konkret. Salah satunya yakni isu mengenai keuangan berkelanjutan.

"Banyak [isu dead lock]. Misalnya isu yang masih belum disetujui secara konkret di finance track," kata Maftuchan.

"Yang sudah konkret kan debt restructering, restrukturisasi hutang untuk di beberapa negara. Tapi ada satu hal yang belum final itu soal sustainable finance, rumusan indikator-indikator keuangan berkelanjutan," sambungnya.

Maftuchan mengatakan keuangan berkelanjutan merupakan bagian dari respon masyarakat sipil terhadap perubahan iklim dan krisis iklim, sehingga pendanaan atau kredit dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

Sebagai informasi, Forum Civil 20 (C20) menjadi salah satu Engagement Group dalam G20 yang ditujukan sebagai platform bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin dunia. C20 melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.

Adapun Komunike C20 berisi serangkaian solusi untuk berbagai permasalahan dunia di tujuh isu tematik antara lain akses vaksin dan kesehatan global, kesetaraan gender dan disabilitas, serta perpajakan, keuangan berkelanjutan dan utang.

Kemudian, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi, SDGs dan kemanusiaan, pendidikan, digitalisasi, dan ruang sipil, serta anti korupsi