Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan proses rekrutmen kerja dengan menggunakan uang agar bisa bisa diterima kerja merupakan praktik percaloan yang sudah lama terjadi, khususnya di outsourcing (alih daya) di kawasan-kawasan industri.

"Biasanya pelakunya orang sekitar perusahaan di kawasan industri yang sudah kenal dengan pihak perusahaan. Ini merupakan celah pungli yang belum bisa ditangani oleh Pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja Daerah," kata Timboel.

Dalam kondisi menganggur, tentu harapan mendapat pekerjaan menjadi impian para pemburu kerja dan mereka berani membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Gayung bersambut, para calo pun memanfaatkan keinginan besar para pencari kerja tersebut, dan kongkalikong dengan departemen sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

"Praktik pembayarannya ada yang langsung sebelum diterima, ada yang sudah diterima kerja baru membayar. Ada pula yang membayar dengan memotong upah setiap bulannya sampai beberapa bulan ke depan," terang Timboel.

Tentu, praktik ini merupakan bentuk korupsi yang harus diberantas. Peran pengawas ketenagakerjaan jadi kunci untuk pemberantasan pungli atau calo buruh.

Kenyataannya, selama ini peran pengawas ketenagakerjaan masih lemah dan praktik seperti ini terus terjadi. Belum lagi, praktik ini terus berlangsung karena pihak pekerja takut melaporkan ke pihak pengawas maupun pihak berwajib.

"Saya berharap Menteri Ketenagakerjaan serius menanggapi masalah ini dan meminta perusahaan tidak memungut biaya dalam proses rekrutmen dan saya berharap Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas tenaga Kerja Daerah membuka posko pelaporan dengan tetap merahasiakan pelapor," pungkasnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi untuk menanggapi polemik calo buruh, namun dia belum merespons hingga tulisan ini ditayangkan.