Sri Mulyani Minta Menteri Basuki Ajari Pemda 'Cara Pakai Duit'

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta bantuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengajari pemerintah daerah agar mampu meningkatkan serapan belanja secara tepat.

Sri Mulyani menilai Kementerian PUPR bagus dalam membelanjakan uang karena selalu bisa menyerap dana APBN dengan tepat, terutama untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur. Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan pemerintah daerah. Penyerapan APBD melalui belanja modal terhitung sulit dilakukan oleh Pemda.

"Saya berharap Pak Bas membimbing dan memberikan pemda technical assistant, Pak Bas kalau saya kasih anggaran kok bisa menyerap? (Sementara) di daerah-daerah untuk disebut pembangunan fisik yang Pak Presiden selalu tekankan, belanja modalnya harus ditingkatkan," kata Sri Mulyani di Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menjelaskan sejumlah tantangan dalam belanja modal dimulai sejak perencanaan, feasibility study, hingga mengetahui persoalan teknis dan lingkungan. Setelah itu, tantangan yang lebih besar adalah saat eksekusi proyek.

Namun, Sri Mulyani mengungkapkan kemampuan daerah melakukan penyerapan dana sangat bergantung pada perencanaan APBD.

"Kecepatan penyerapan penggunaan DBH (dana bagi hasil), DAU (dana alokasi umum) yang tidak diatur, dan pendapat asli daerah, daerah yang makin maju PAD-nya banyak, itu semua bergantung dengan kualitas perencanaan APBD," ujarnya.

Sri Mulyani pun membandingkan keunggulan PUPR dibanding Kementerian lain. Salah satunya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, PUPR langsung melakukan perencanaan dan procurement. Tindakan ini menyebabkan PUPR bisa mengeksekusi program sejak awal tahun.

"Kementerian lembaga lain (Januari) baru lihat, 'saya sudah dapat DIPA dari Pak Presiden', baru kemudian satker-satkernya mulai melihat, baru akan dieksekusi. Mungkin bidding procurement baru Februari, Tapi Pak Bas itu selalu mencuri start," tuturnya.

Ia pun menyebut bahwa kemampuan ini harus dibagikan oleh Pak Bas kepada pemerintah daerah lewat bimbingan atau technical assistant.

"Ini bagian yang Pak Bas dan teman-teman PUPR bisa membantu pemda untuk mempercepat, (lewat) technical assistant, membimbing untuk procurement berjalan dengan baik. Apalagi sekarang Pak Presiden berharap TKDN meningkat," tegasnya.

Paparan itu pun ditanggapi langsung oleh Basuki, menurutnya, belanja modal harus dilakukan dengan cepat. Sebab, belanja itu adalah faktor utama yang memacu pembukaan lapangan kerja.

"Kita ini instrumennya cuma APBN, para penyedia jasa itu yang membuka lapangan kerja. Cepat dengan prudent dilakukan, jangan ngacak, karena hanya itu yang bisa dilakukan untuk membuka lapangan kerja. Walaupun DIPA-nya besar, harus dibelanjakan," paparnya.

[Gambas:Video CNN]