Mengintip Nasib Proyek IKN Jika Anies Jadi Presiden

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan Anies tak bisa membatalkan pembangunan IKN begitu saja karena IKN sudah menjadi amanat UU.

Menurutnya, yang bisa dilakukan Anies adalah tidak menjadikan IKN sebagai prioritas pemerintahannya dan tidak ada lagi prioritas fiskal untuk IKN.

"Artinya, akan tetap ada pembangunan di sana. Boleh jadi nantinya akan menjadi kawasan khusus tertentu atau kawasan pemukiman baru untuk program transmigrasi atau menjadi ibu kota baru untuk provinsi terdekat," katanya.

Ronny yakin Anies memiliki back up plan alias rencana cadangan untuk IKN agar bisa diterima semua pihak. Ia menilai Anies tidak mungkin berani mengangkat isu pembatalan IKN kalau tidak memiliki rencana pengganti.

"Dengan kata lain, investasi swasta yang sudah terlanjur terjadi di sana masih berpeluang menemukan jalannya sendiri, jika memang swasta sudah berinvestasi secara serius di sana, karena sudah menjadi amanat UU," katanya.

Ronny mengatakan Anies memang punya rekam jejak menghentikan proyek besar, misalnya reklamasi Jakarta, yang sampai saat ini terbengkalai. Namun, konteks dan status hukumnya beda dengan IKN.

Kota baru dari reklamasi, sambung Ronny, tak jelas status konstitusionalnya. Sedangkan IKN sudah menjadi amanat UU. Anies, sambungnya, bisa saja merevisi UU IKN tetapi ia harus berhadapan dengan banyak kubu di DPR yang pro dengan Jokowi.

Di sisi lain, Ronny menilai persepsi investor tidak akan terpengaruh dengan tidak berlanjutnya IKN.

"Apalagi belum ada investor asing yang benar-benar berinvestasi di sana. Kembali ke reklamasi Ancol, nyatanya tak terlalu mengganggu kepercayaan investor di Jakarta," katanya.

Direktur CELIO Bhima Yudhistira mengatakan pembangunan IKN boleh saja dilanjut, tetapi tidak menjadi ibu kota negara. IKN katanya bisa dialihfungsikan menjadi kota bisnis.

Bhima menilai jika IKN tetap dipaksakan menjadi ibu kota negara, apalagi ditambah narasi jika tidak dilanjutkan akan mangkrak, maka akan semakin banyak APBN yang dikeluarkan. Itu akan menjadi beban bagi APBN di tengah masih banyak belanja yang perlu diprioritaskan.

Menurutnya, dari total dana pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun, anggaran yang bersumber dari APBN tidak boleh lebih dari 20 persen.

"APBN hanya pendukung fasilitas infrastruktur dasar, tapi yang lain-lain, biarkan investor yang mengisi," katanya.

Bhima menilai jika APBN terlalu banyak masuk justru membuat investor tidak tertarik menanamkan modal. Pasalnya, mereka menganggap negara sanggup membiayai IKN.

"Ketika pemerintah mengundang investor, investor akan bertanya balik, untuk apa investasi kalau ternyata APBN masih kuat membiayai IKN," katanya.

Karenanya, ia memandang IKN lebih baik dibangun sebagai kota bisnis sehingga pembangunannya tidak perlu buru-buru, serta tidak perlu mengeluarkan banyak uang dari APBN.

Bhima yakin jika IKN ditujukan sebagai kota bisnis, industri, pusat pengolahan hasil hilirisasi, dan pusat ekonomi kreatif, justru lebih menarik bagi investor dibanding hanya sebagai kota pusat pemerintahan. Pasalnya, akan ada proyeksi pertambahan penduduk yang tidak hanya berasal dari aparatur sipil negara (ASN).

"Makanya yang menghambat IKN adalah status ibu kota itu sendiri. Kesalahan utama IKN adalah investor sudah menganggap yang mengisi IKN hanya ASN sehingga bagi bisnis tidak menarik karena sudah dipagari di awal sebagai kota administrasi negara," katanya.