Isu Moratorium, Pemerintah Akan Pindahkan ASN 15 Kementerian ke IKN

CNN Indonesia
Jumat, 01 Agu 2025 14:25 WIB
Pemerintah segera memindahkan aparatur sipil negara (ASN) di 15 kementerian ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah isu moratorium pembangunan.
Pemerintah segera memindahkan aparatur sipil negara (ASN) di 15 kementerian ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah isu moratorium pembangunan. (Otorita IKN).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah segera memindahkan aparatur sipil negara (ASN) di 15 kementerian ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah isu moratorium pembangunan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan proses pemindahan ASN akan terus berlanjut. Menurutnya, pemindahan dilakukan sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah.

"Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara," ujar Basuki melalui keterangan tertulis, Rabu (30/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basuki menyampaikan semua ASN Otorita IKN juga sudah berpindah ke ibu kota negara baru. Per Juli 2025, 1.170 karyawan Otorita IKN telah menempati hunian ASN.

Selain itu, 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah pindah dan bekerja di IKN. Beberapa Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sudah berdinas di IKN.

Dia menjelaskan pembangunan IKN pun telah berlanjut ke tahap dua. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan ke gedung-gedung legislatif dan yudikatif.

"Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk penganggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap kesatu. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025," ucapnya.

Sebelumnya, moratorium IKN menjadi pembahasan di parlemen. Partai Nasdem menyarankan moratorium pembangunan bila pemerintah tak segera memindahkan ibu kota negara.

Merespons wacana itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pembangunan IKN berlanjut. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa selesai dalam tiga tahun.

"Sebagaimana yang sudah pernah Pemerintah sampaikan, bahwa sampai hari ini, pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER